KAB.BEKASI, MEDIA METROPOLITAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perlindungan Perempuan yang telah
dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) III, Kamis (30/7).
Wakil Ketua Pansus III DPRD
Kabupaten Bekasi, Hendra Cipta Dinata mengatakan pembentukan pansus ini
bertujuan untuk pemenuhan hak-hak perempuan yang bebas dari kejahatan, berhak
mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala kekerasan serta untuk meningkatkan
kualitas hidup. Sehingga ia berharap agar perempuan perlu mendapatkan
perlindungan dan pemberdayaan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Setelah kita melakukan
tinjauan di lapangan ditemukan beberapa masalah perempuan seperti sedikitnya
ruang laktasi disejumlah bangunan dan gedung,
masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, kekerasan dalam rumah
tangga, kekerasan dibidang ketenagakerjaan dan pendidikan. Lalu belum adanya
sarana untuk konseling pengaduan kalau terjadi kekerasan perempuan,"
bebernya.
Politisi PKB ini mengatakan,
sepanjang tahun 2019 sudah terdapat 127 kasus tindakan kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Sehingga ia menilai dengan adanya pansus tersebut,
perlindungan terhadap perempuan dapat termonitor.
"Maka kami dari Pansus 3
merekomendasikan Bupati Bekasi untuk membuat Perbup terkait pembentukan UPTD
Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pejabat yang menempati itu juga haruslah
kompeten dan memiliki empati terhadap perempuan dan anak. Kita juga meminta
Bupati Bekasi untuk menyediakan rumah aman, rumah singgah dan ruang laktasi
yang layak pada fasilitas publik," bebernya.
"Kita juga minta perlu
adanya gedung khusus untuk perlindungan perempuan yang di dalamnya bekerjasama
dengan gabungan organisasi wanita Se-Kabupaten Bekasi diantaranya Muslimat NU,
Aisyiyah dan organisasi perempuan yang lainnya," pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Bekasi Eka
Supria Atmaja mengatakan akan mengikuti apa yang telah menjadi rekomendasi
DPRD. Dan akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi.
"Perda itu akan kita
sosialisasikan, bagaimana pemberlakuan terhadap perempuan, sesuai dengan
rekomendasi yang diberikan DP3D. Itu tentu saja akan kita laksanakan,"
bebernya.
Sementara, kaitan pembentukan UPTD
PPA yang menjadi salah satu poin rekomendasi perda tersebut. Bupati Bekasi akan
mengkaji hal itu apakah memungkinkan untuk diterapkan atau tidak.
"Kalau UPTD PPA, kita
sesuaikan dengan organisasi yang ada. Kita kemarin kan sudah menyusun SOTK, nah
nanti akan kita kaji memungkinkan atau tidak dalam waktu dekat akan kita
masukkan SOTK itu," tandasnya. ( Ely)
Baca Berita :
Terkait Limbah Medis Pukesmas Sukatenang, Sekda : Jika Tidak Sesuai SOP Akan Dievaluasi
Helmi : Pencemaran Terjadi Karena Lemah Pengawasan DLH
Baca Berita :
Terkait Limbah Medis Pukesmas Sukatenang, Sekda : Jika Tidak Sesuai SOP Akan Dievaluasi
Helmi : Pencemaran Terjadi Karena Lemah Pengawasan DLH
Terkait Limbah Medis Pukesmas Sukatenang, Sekda : Jika Tidak Sesuai SOP Akan Dievaluasi
Helmi : Pencemaran Terjadi Karena Lemah Pengawasan DLH