![]() |
Caption Fhoto : Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Bekasi, Lilis Nurlia/Fhoto Martin |
KOTA
BEKASI, MEDIA METROPOLITAN – Adanya dugaan hendak
menitipkan calon siswa agar diterima di SMP Negeri, beberapa wartawan memergoki dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Bekasi berinitial S dan Am, mendatangi Dinas Pendidikan (Disdik), Kamis (2/7/2020).
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota
Bekasi, Lilis Nurlia, menggatakan tindakan Kedatangan Dua anggota DPRD Kota
Bekasi ke Disdik tergolong tidak pantas. Namun kendati demikian Ia tidak bisa membenarkan
ataupun menyalahkan tindakan kedua Anggota Dewan karena secara kode Etik tidak
ada yang dilanggar.
“Dari Kode etik, tidak ada pelanggaran, namun
terhadap tindakan Dewan yang mendatangin Dinas Pendidikan tersebut tergolong
tidak pantas karena ada jalan lain,” kata Lilis saat di wawancarain Awak Media
di ruang BKD , Senin (06/7/2020).
Menurutnya, kedatangan Dewan tersebut ke Disdik
adalah merupakan salah satu usah Dewan untuk membantu konstituen yang mungkin
selama ini membantunya.
“Kalau itu sekedar usaha untuk membantu konstituen
yang selama ini mendukung. Ya itu salah
satu usaha Dia, tapi kalau dari kode
etik itu ngak ada pelanggaran. Misalnya saya bisa aja begitu, Apa salahnya saya telepon kepada Disdik
tolong titip ini cuma karena tidak
ketauan,” kata Lilis.
Diberitakan sebelumnya, Diduga hendak menitipkan
calon siswa agar diterima di SMP Negeri, beberapa awak media memergoki dua
orang anggota DPRD Kota Bekasi menemui Kepala Dinas Pendidikan. Kamis
(2/7/'2020)
Dugaan bahwa kedua anggota DPRD ini datang
ke Dinas Pendidikan untuk menitipkan calon siswa yang gagal masuk SMP Negeri
agar bisa diterima justru diakui oleh kedua anggota DPRD Kota Bekasi berinitial
S dan Am.
S dan Am yang membawa Map, S mrmbawa 2 map
warna hijau, sedamgkan Am membawa map warna coklat garis biru masuk ke Kantor
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.
Usai kedua amggota DPRD ini keluar dari gedung
Dinas Pendidikan, beberapa wartawan pun langsung mengerumuni mereka untuk
mengkonfirmasi terkait maksud kedatangan 2 anggota DPRD yang tentunya bukam sedang
kunjungan kedinasan karena diketahui mereka berdua bukan dari Komisi yang sama.
"Tujuan saya ke kemari (Disdik) hanya
sekedar membantu masyarakat yang meminta tolong ke saya untuk daftar PPDB tidak
diterima, namun ditolak oleh mereka." ujar S bersama Am ketika
dicecar awak media usai keluar dari kantor Disdik.
Diakuinya, bahwa Ia kedisdik karena ada
salah satu orang tua calon siswa minta tolong anaknya dibantu masuk
sekolah. Tapi Calon siswa tersebut tetap tidak bisa diterima masuk di jalur Zonasi
yang dipilih.
"Disdik gak bisa bantu, kalau gak bisa mau
ngapain lagi," tutur S di halaman kantor Disdik
Am mengaku membantu saudaranya yang mendaftarkan
Sekolah melalui PPDB Online di SMPN 6 namun juga tidak diterima.
"Ada saudara saya tinggal di Pondok Gede
tidak masuk dalam jalur Zonasi, saya kira masih bisa ditolongin ternyata tidak,
ya udahlah," sembari Am terseyum.
Saat dipertegas tujuan kedatangan untuk menemui
Pejabat Disdik apakah untuk meloloskan saudaranya ?. Am terkesan berkelit menjawab
bahwa Ia hanya mempertanyakan titik kordinat.
"Tidak. Saya hanya mempertanyakan saja apa
bener titik kordinatnya hanya itu," kilah dia.
Saat dipertegas apakah masyarakat dapat minta
tolong ke DPRD di dapil masing-masing. Seperti yang di lakukan Anggota Dewan
hari ini untuk membantu Calon siswa sulit masuk melalui PPDB. Dengan
tegas Kedua Anggota Dewan tersebut mengatakan berulang-ulang tidak bisa.
"Gak bisa, gak bisa juga, gak bisa, kagak
bisa mereka (red Dewan) sesuai aturan," Kata S dan Am bebarengan
sambil bergegas meninggalkan lokasi.
Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota
Bekasi Uu Saeful Mikdar membenarkan, ada dua Anggota DPRD yang datang
menemuinya untuk menanyakan proses PPDB online
"Benar ada Anggota Dewan untuk
mempertanyakan proses PPDB Online," pungkasnya. (Martinus)
Baca Berita :
Terkait 11 Proyek Sedang Diaudit Inspektorat, Komisi II Akan Panggil DBMSDA
Terkait Pemotongan Dana PKH, Bareskrim Polri Minta Keterangan Sejumlah KPM di Desa Sukakerta
Baca Berita :
Terkait 11 Proyek Sedang Diaudit Inspektorat, Komisi II Akan Panggil DBMSDA
Terkait Pemotongan Dana PKH, Bareskrim Polri Minta Keterangan Sejumlah KPM di Desa Sukakerta