KAB.BEKASI, MEDIA METROPOLITAN – KAB.BEKASI, MEDIA METROPOLITAN –
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja bersama Forkompida mengikuti rapat terbatas
dengan Presiden RI, Joko Widodo membahas penanganan covid-19 melalui video
conference di Command Center, Gedung .
Diskominfosantik, Selasa (09/08/2020).
Hadir dalam Rapat terbatas bersama
Presiden Joko Widodo tersebut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri
BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Presiden Republik Indonesia Joko
Widodo mengapresiasi penanganan COVID-19 di Jawa Barat yang dinilai terkendali.
Dari laporan level kewaspadaan periode 3 hingga 9 Agustus 2020, tidak ada lagi
Zona Merah atau daerah Risiko Tinggi di Jabar.
Rinciannya, pada periode
tersebut, 14 kabupaten/kota termasuk ke dalam Zona Oranye (Risiko Sedang) dan
13 kabupaten/kota masuk Zona Kuning (Risiko Rendah). Sementara di level
kecamatan, hingga 5 Agustus lalu, terdapat 228 kecamatan atau sekitar 36 persen
merupakan Zona Hijau.
"Terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya kepada gubernur, Forkopimda, bupati dan wali
kota, jajaran Gugus Tugas, dokter dan perawat, tokoh masyarakat, relawan, TNI
dan Polri, yang telah bekerja keras dalam mengendalikan COVID-19 di Jawa Barat
sehingga kondisi-kondisi yang ada bisa dikendalikan," ucap Presiden dalam
arahannya kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar di
Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung.
"Rata-rata semua sudah pada
posisi (zona kewaspadaan) Kuning dan Hijau, saya harapkan ini terus
dipertahankan dan dikendalikan. Syukur (jika) yang kuning semua bisa dilarikan
(menjadi zona) ke Hijau," tambahnya.
Kepada seluruh warga negara,
Presiden pun mengingatkan untuk terus menaati protokol kesehatan hingga vaksin
COVID-19 telah selesai diuji dan bisa digunakan.
"Saya ingatkan kembali
ancaman COVID-19 belum selesai hingga vaksin (COVID-19) bisa divaksinasikan
kepada seluruh rakyat di Tanah Air ini," ujarnya.
Dalam rapat koordinasi yang
diikuti bupati/wali kota secara virtual itu, Presiden juga mengingatkan
mengenai pentingnya strategi intervensi berbasis lokal, di mana PSBB tingkat
desa/kampung atau penanganan dalam skala kecil bisa memudahkan untuk memutus
rantai penularan virus SARS-CoV-2.
"Saya kira ini sudah
dikerjakan Jabar, agar diteruskan," kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga
menegaskan bahwa urusan kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang sama penting
sehingga kepala daerah harus jeli mengatur dua hal tersebut selama pengendalian
pandemi.
"Tidak bisa hanya mengurus
COVID-19, tapi urusan ekonomi tidak diurus. Ini akan menimbulkan problem
sosial-ekonomi di masyarakat. Maka gas dan rem (antara kesehatan dan ekonomi)
oleh bupati, wali kota, dan gubernur ini manajemennya harus dikendalikan dengan
ketepatan yang baik," tutur Presiden.
Presiden pun berpesan agar
pemerintah daerah segera merealisasikan belanja APBD untuk mendorong pemulihan
ekonomi. Hal itu juga menjadi upaya pemerintah agar Indonesia tidak masuk ke
dalam resesi setelah pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua minus 5,32.
"Saya minta bupati, wali
kota, gubernur, agar belanja dari APBD disegerakan. Kuncinya ada di bulan Juli
hingga September supaya kita tidak masuk kategori resesi ekonomi. Begitu
belanjakan segera mungkin, kemungkinan kita kembali lagi positif masih ada
peluang," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar sekaligus Gubernur Jabar Ridwan Kamil
melaporkan, Jabar merupakan provinsi paling rawan dalam penularan COVID-19
dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa.
Namun, kekompakan semua pihak
mampu membuat jumlah kasus di Provinsi Jabar berada di urutan kelima dari 34
provinsi di Indonesia. "Hingga saat ini kasus aktif tinggal 2.927 orang,
yang sembuh sudah 4.444 orang," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil.
Usai mengikuti Ratas, Bupati
Bekasi Eka Supria Atmaja menyampaikan bahwa selama pelaksanaan PSBB
proporsional tahap ketiga,perkembangan covid-19 di Kabupaten Bekasi lebih
terkendali dibandingkan dari sebelumnya.
“Untuk Kabupaten Bekasi,
perkembangannya lebih baik dari yang lalu, karena sudah tidak ada klaster baru
untuk PSBB tahap tiga ini. Setelah tanggal 16 Agustus nanti, akan kita evaluasi
kembali terkait PSBB tersebut,” ucapnya di Lobby Gedung Diskominfo.
Ia berharap kepada masyarakat Kabupaten Bekasi tetap disiplin agar
tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga angka
grafik kasus Covid-19 tidak semakin meningkat.
“Terkait dengan disiplin memakai masker, ini
sudah merupakan protokol kesehatan yang terus kita sosialisasi, dan edukasi kan
ke masyarakat. Sebetulnya masyarakat sudah nyaman menggunakan masker, tetapi
kita akan terus lakukan himbauan-himbauan untuk protokol kesehatannya, seperti
memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” pungkasnya. ( Ely/Martinus)