• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    DPRD Dorong Prioritas Penanganan Banjir Kabupaten Bekasi di APBD Perubahan

    Sku Metropolitan
    22/02/21, 23:26 WIB Last Updated 2021-04-07T17:06:50Z
    DPRD Dorong Prioritas Penanganan Banjir Kabupaten Bekasi di APBD Perubahan
    Fhoto : Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi/Doc

    KAB.BEKASI, MEDIA METROPOLITAN - Mensikapi bencana banjir yang ada di Kabupten Bekasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat kerja pembahasan masalah penanggulangan bencana banjir bersama sejumlah instansi terkait yang digelar di ruang rapat Komisi III, Senin (22/2/2021).

    Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dan diikuti oleh sejumlah instansi, diantaranya, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH),BPBD.

    “Komisi III melakukan rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Disperkintam dalam hal penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi,” ucap  Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi  kepada Metropolitan.

    Politisi Parta Gerindra ini ini mengungkapkan bahwa ada  178 lokasi titik banjir yang telah disounding Badan Penanggulangan Bencana Daerah diminta menjadi skala prioritas penanggulangan banjir di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2021.

    “Kita minta kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi ada 178 lokasi titik banjir agar memprioritaskan  pengangulangan bajir yang sudah terjadi di APBD Perubahan,” ucap Helmi.

    Pihaknya memaparkan ada beberapa prioritas yang akan dilakukan. Pertama, terkait masalah bagunan-bagunan liar dibantaran kali, lalu keterkaitan ataran pusat dalam penanggulangan ini dan masalah normalisasi kali.

    "Mungkin Kedepan minggu depan kita akan undang lagi ketiga dinas itu. Untuk mencari solusi titik banjir di Kabupaten Bekasi, misalnya Dinas LH itu mencari titik bangunan liar di Kabupaten Bekasi. Kedepannya juga kita akan mengundang PJT II, untuk mengklarifikasi tentang bangli yang berada di kali-kali dan sungai di Kabupaten Bekasi bagaimana legalitas dan bagaimana klarifikasinya," tuturnya.

    Kepada media ini Helmi menyampaikan, Pihaknya  juga akan menggundang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum  untuk mempertanyakan peran sertanya, tidak hanya penyehatan kali tetapi solusi pembangunan dan normalisasi kali citarum.

    Sementara itu, terkait penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan nanti agar Pemerintah Kabupaten Bekasi lebih memperioritaskan terhadap penanggulangan banjir yang saat ini.

    “Mudah mudahan kita memiliki hasil dari Dinas Sumber Daya Air, Disperkintam, solusi banjir di Kabupaten Bekasi,  sehingga di tahun 2022, apabila mereka benar kerjanya sesuai yang kita harapkan, penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi bisa berkurang hingga 70 persen," tandasnya. (Ely)

    Baca Berita :
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +