• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Tahun ini, KONI Akan Terima Hibah Rp 40 Miliar

    Sku Metropolitan
    01/02/21, 23:15 WIB Last Updated 2021-04-07T17:38:49Z

     

    Tahun ini, KONI Akan Terima Hibah Rp 40 Miliar
    Ilustrasi/Net


    KAB.BEKASI,MEDIA METROPOLITAN  - Tahun ini, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), akan mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sebesar Rp40 miliar rupiah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

    “Info terakhir tahun ini dana hibah kita sebesar Rp40 miliar rupiah,” kata Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bekasi Abdul Halim, usai mengelar Pengukuhan Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten Bekasi 2020-2024, di Stadion Wibawa Mukti, Rabu (27/1).

    Lebih lanjut disampaikan, dana hibah yang diterima KONI ini sama dengan tahun 2020 lalu yaitu sebesar 40 milliar.

    Penggunaannya, Abdul Halim menjelaskan belum mengetahui berapa-berapa alokasi anggaran tersebut yang akan diberikan setiap Cabor.

    “ Ada alokasi anggaran ke Askap, Alokasi tersebut yang belum tau flot anggarannya berapa?,” pungkasnya.

    Dikutif dari berbagai informasi , di tahun 2020,  KONI Kabupaten Bekasi menerima Hibah sebesar Rp40 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

    Anggaran tersebut akan diperuntukkan sejumlah anggenda yakni, anggaran PSSI dan Persikasi sebesar Rp5,3 miliar, bonus bagi atlet yang mengikuti PON sebesar Rp6 miliar dan event penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Bekasi 2020 sebesar Rp4 miliar dan lain-lainya.

    Kemudian, tahun 2019, KONI Kabupaten Bekasi menerima Hibah sebesar Rp15 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.


    Tetapi, Penerimaan Hibah pada tahun 2018 itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  menemukan realisasi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati Bekasi.

    Hal tersebut tercatat dalam laporan Ihktisar III, Hasil Pemeriksaan Semester (LHP) BPK atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Ketentuan Perundang-undangan Nomor 34C/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Tanggal 24 Mei 2019.

    Dalam pemeriksaannya, lembaga auditor negara ini, menemukan permasalahan bahwa  Hasil analisa atas dokumen rincian laporan pertanggungjawaban (LPJ) belanja dengan  NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)  hibah KONI, diketahui terdapat 29 kegiatan ada perbedaan nilai  diantaranya adalah KONI habiskan dana hibah  Rp 2,5 miliar untuk kegiatan latihan tim kontingen Porda XIII 2018. Padahal, nilai kegiatan tersebut telah disepakati sebesar Rp 1,4 miliar.

    Selain itu, ada pembelian seragam kontingen yang habiskan uang Rp 1,6 miliar. Padahal, biaya seragam sudah ditetapkan sebesar Rp 1 miliar  dan beberapa kegiatan lain-lainnya.

    Dalam dokumen itu, disebutkan hasil wawancara dengan Bendahara dan Wakil Bendahara KONI Kabupaten  Bekasi, diketahui bahwa KONI tidak mengajukan dokumen pengajuan perubahan realisasi penggunaan hibahnya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

    Selain, LPJ belanja dengan  NPHD diketahui ada perbedaan nilai,  LHP BPK itu juga menyatakan terdapat penggunaan bunga bank yang tidak diatur  sebesar Rp227.424.894.

    Wawancara BPK, dengan Wakil Bendahara KONI, diketahui  bunga bank digunakan  KONI untuk kegiatan tambahan biaya pelaksanaan tim kontingen PORDA XIII TAHUN 2018, tambahan biaya pelaksanaan pengendalian pembinaan dan monev, tambahan perjalanan dinas satwal untuk monev atlet potensial, pembayaran pajak.

    Hasil analisa BPK, penggunaan bunga bank tersebut menambah pembiayaan kegiatan KONI, tidak sesuai ketentuan karena tidak ada persetujuannya dari Pemerintah dan Penggunaan bunga bank untuk pembayaran pajak tidak tepat karena dibayarkan dari  pendapatan bunga hibah,  bukan berdasarkan transaksi kegiatan yang dilaksanakan. Seharusnya pajak atas belanja barang dan jasa dipotong dari nilai pembayaran barang dan jasa yang bersangkutan. Misalnya pembayaran pajak sewa penginapan yang seharusnya dibayarkan pada saat pelaksanaan sewa penginapan yang merupakan beban pihak pemberi sewa.

    Menurut BPK, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Bekasi No. 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah.

    Disebutkan dalam pasal tersebut, Penerima Hibah (KONI) harus bertanggung sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan dana hibah.

    Tak hanya itu, BPK juga menyebut pasal sanksi, yakni Pasal 41 Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dari APBD.

    Atas temuan itu, BPK merekomedasikan Bupati Bekasi agar memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga untuk menginstruksikan Ketua Umum KONI agar menaati ketentuan dalam menggunakan dana hibah yang diterima sesuai peraturan ketentuan yang berlaku dan Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian,pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Belanja Hibah ( Ely/Martinus)


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +