• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Pembagunan Toilet TA 2020, Diakui Sedang Diperiksa Polda dan KPK

    Sku Metropolitan
    22/04/21, 08:36 WIB Last Updated 2021-04-22T02:25:26Z
    Fhoto : Sekdin Cipta Karya dan Tata Ruang  Kab.Bekasi Imam Nugraha (kanan) dan Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Negara, Pranoto (kiri)/ Doc

    KAB.BEKASI, MEDIA METROPOLITAN - Terkait proyek pengerjaan pembangunan WC tahun anggaran 2020 sebanyak 488 toilet sekolah di 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, kini mulai ditangani penegak hukum.

    Pihak-pihak yang terkaitpun sedang diperiksa Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hal ini diakui Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi, Imam Nugraha, Senin (5/4/2021), saat ditanya Metropolitan diruang kerjanya, usai menerima perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi usai melakukan aksi mempertanyakan transparansi anggaran proyek pembangunan Water closet (WC)  atau toilet yang dari APBD 2020.

    “Sedang diperiksa di Polda Metro Jaya,” kata Imam didampingi oleh Kepala Seksi (Kasi)) Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Negara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Bekasi, Pranoto.

    Disaat ditanya kebenaran Informasi kegiatan proyek pengerjaan pembangunan WC tahun anggaran 2020  yang dilaporkan ke KPK, Imam membenarkan hal itu. “ Di KPK dilakukan juga,” ungkap Pranoto menyambung.

    Dalam pemanggilan ini, Iman enggan berkomentar menyebutkan nama-nama yang saat ini sedang di periksa oleh dua penengak hukum terebut. Karena menurut dia, bahwa itu ranahnya disana, (Polda dan KPK, red). “Itu ranahnya disana,” jawab Imam singkat.

    Pembangunan yang dilakukan dinas PUPR seharusnya memperhatikan skala prioritas pembangunan misalnya, pembangunan Wc di SD Negeri 04 Magunjaya yang kini sejumlah ruangannya ambruk, bahkan tidak dapat di fungsikan untuk kegiatan proses belajar mengajar (PKBM).

    Kemudian, SD Negeri Setia Jaya 2, Kecamatan Cabangbungin, padahal ada empat ruangan yang rusak dan tidak dapat difungsikan, dan sejumlah sekolah lainnya.

    Didua sekolah itu, Dinas Pekerjaa Umum dan Perumahan Rakyat atau kini berganti nama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi malah membangun toilet sebagai alasan rencana tatap muka di sekolah.

    Yang sangat ironis, pembangunan Wc di SD Negeri Jatimulya 01, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, yang mana tembok Wc mempergunakan tembok bangunan sekolah.

    Untuk itu, seharusnya pembangunan Water closet (WC)  atau toilet oleh Dinas PUPR seharusnya mempertimbangkan kondisi atau kriteria sekolah serta melalui korndinasi dengan dinas pendidikan. Minimal adanya usulan dari pihak sekolah  bahwa mereka membutuhkan pembangunan Water closet (WC)  atau toilet itu sebagai salah satu sarana dalam proses belajar tatap muka.

    Terkait pembangunan toilet itu, dua Kepala SMPN di Kecamatan Tambun Selatan menyebutkan, pihaknya tidak pernah mengusulkan pembangunan toilet di sekolahnya. Jadi kami hanya terima jadi saja, ujarnya. “Ya namanya bantuan kita terima saja, kalau usulan tidak ada,” kata dia.

    Saat dipertanyakan terkait keterangan dua kepala SMP Negeri itu kepada Dinas Pekerjaa Umum dan Perumahan Rakyat atau yang sekarang berganti nama menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi, Iman mengajak Paranoto membantu menjawab, “coba pak, toilet itu dulu ada ya,” tanyanya kepada Parnoto.

    Pranoto menjelaskan, bahwa perencanaan pembangunanToilet itu ada usulan dari pihak sekolah ditahun 2018, tapi tidak semua sekolah.

    “Tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 itu ada, dan proposalnya ada di kami,” ujar Pranoto.

    Jawaban Pranoto itupun, kemudian disambung Imam, kemudian menjelaskan usulan pembangunan  toilet tersebut ada dari pihak sekolah. Namun penjelasan Imam, ada “tapinya.”

    “Ada, tapi tidak semua. Karena ini untuk persiapan tatap muka anak sekolah. Kedepannya juga kita akan bangun, seperti yang saja jelaskan sebelumnya,” kata Imam.

    Namun, saat ditanya fungsi  pembangunan itu untuk  pengajaran tatap muka di sekolah, kenapa Dinas PUPR tidak membangun wastafelnya saja, karena di sekolah sudah ada Wc nya?.

    Menurutnya, bahwa lokasi WC yang ada di sekolah tersebut berada di dalam ruangan, namun dia tidak menjelaskan secara detail. Kata dia, itu tidak sehat.

    “Kalau kita merenovasi itu kurang baik, jadi kita mencari lahan lokasi yang pencahayaannya baik dan udaranya bagus yang tujuannya toilet itu lebih bersih dan higenis,” ucapnya.

    Kemudian, Ia juga mengungkapkan pembagunan Wc disejumlah SD dan SMP di Kabupaten Bekasi, dari 800 sekolah, pihaknya baru merealisasikan sebanyak 488 kegiatan pembagunan toilet.

    Baca Beritanya ;

    Pada waktu itu,  sebelum menjelaskan hal diatas, Imam terlebih dahulu menjelaskan terkait transparansi anggaran kegiatan proyek pengerjaan pembangunan WC yang dipertanyakan sejumlah mahasiswa.

    Menurut Imam, mengenai tranparansi semua kegiatan pembangunan Water closet (WC) sudah diumumkan sebelumnya di laman LPSE. Kemudian, kata Dia, penjelasan terkait proyek toilet  ini sebelumnya juga sudah dijelaskan kepala bidang.

    “Terkait kegiatan ini, sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh kepala bidang, ketika itu ada rencana tatap muka, rinciannya seperti apa, apa saja yang dilaksanakan terhadap kegiatan pembangunan Water closet (WC)  atau toilet ini,” ucap Imam.

    Imam mengklain, pembagunan toilet ini sudah direncanakan sejak tahun 2018. Namun pembangunan baru terlaksana di tahun 2020. Karena adanya rencana pemerintah melaksanakan pembelajaran  tatap muka di sekolah tahun 2021.

    Jadi, proyek itu, bukan hanya sebatas toilet saja yang dibangun, tapi ada sejumlah pasilitas penunjang.

    “Disitu, ada dibangun toren air, ada rangka baja meletakkan toren, ada toren air yang di bawah. Kemudian, kita juga membagun bio septic tank, semuanya itu harga pablikasi,” kata Imam.

    Selain itu, Imam menyebutkan, pihaknya juga ada membangun lima (5)  Wastafel. Dimana Wastafel ini membutuhkan pipanisasi, baik itu dari toren air, maupun itu kepembuangan. “Semuanya itu satu kesatuan dalam pembangunan toilet tersebut,” ujar Imam.

    Menurut Imam, beredarnya image (bayangan) di tengah masyarakat umum, bahwa kegiatan ini dinilai masyarakat hanya membangun toilet. Untuk itu, Imam meminta masukan, apakah pihaknya harus mengganti nama kegiatan sehingga tidak ada salah penilaian.

    “Apakah perlu di revisi judulnya, misalnya “pembangunan sarana kerbersihan di lingkungan sekolah”. Karena orang yang menanyakan toilet, imagenya adalah bangunan toilet. Tapi sebenarnya,  ini ada bangunan lain yang dibagun,” ungkapnya.

    Kemudian, Imam menjelaskan , terkait  pagu anggaran pembangunan WC  tersebut, pihaknya juga sudah memberikan pejelasan baik itu ke APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Kami selaku pelaksana dinas teknis, apapun hasilnya pemeriksaan BPK, kami akan laksanakan. Kalau ada kerugian negara, maka kami akan kembalikan,” ungkapnya.

    Dari dokumen yang dimiliki Metropolitan, Rencana Anggaran Biaya (RAB)  dikeluarkan untuk melaksanakan proyek pengerjaan pembangunan WC  di SMPN 10 Tambun Selatan, tahun anggaran 2020, dengan nilai anggaran biaya kontruksi  sebesar Rp 198 juta.

    Dalam RAB tersebut diuraikan pekerjaan dan jumlah harga yakni, 1). Pekerjaan persiapan besaran dananya Rp.9.978.757,- 2). Pekerjaan tanah besaran dananya Rp3.200.926,- 3). Pekerjaan struktur beton besaran dananya Rp.23.175.903,- 4). Pekerjaan dinding besaran dananya Rp.14.626.560,- 5). Pekerjaan penutup lantai  besaran dananya Rp.9.672.552.00,- 6). Pekerjaan plafond besaran dananya Rp.10.822.072,- 7). Pekerjaan pengecatan, besaran dananya Rp.3.984.580,- 8). Pekerjaan pintu dan kusen  besaran dananya Rp.7.650.000.

    Kemudian, ada pekerjaan kaca besaran dananya Rp.644.000,00, pekerjaan mekanikal besaran dananya Rp.70.713.600, serta pekerjaan struktur atap besaran dananya Rp.21.212.700.

    Dari uraian RAB tersebut, sehingga jumlah biaya krontruksi yang dikeluarkan sebesar Rp.180.165.650, dalam RAB tersebut juga disebutkan untuk biaya kontruksi masih ditambahkan  PPN 10%, sehingga total biaya kontruksi sebesar  Rp.198.072.215.

    Secara keseluruhan di 488 pembangunan Wc di SMPN dan SDN, Dinas PUPR atau saat ini berubah nama menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah melakukan pembayaran diakhir tahun 2020 lalu.

    “Pembayarannya itu dilakukan sesuai dengan stock opname dilapangan, jadi pembarannya antara Rp12 hingga 22 juta,” kata Imam.

    Kemudian pemotongan itu, terdapat efesiensi anggaran pembangunan Water closet (WC)  atau toilet di sejumlah SMPN sebesar Rp.1,27 milliar dan efesiensi anggaran pembangunan toilet di sejumlah SDN  sebesar Rp. 5,89 milliar, kata Imam.

    “Jadi terdapat efesiensi anggaran kurang lebih Rp.7,1millir,” ungkap Imam. (Martinus/Ely)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +