BANDUNG, MEDIA METROPOLITAN-- Hari ini 2
Mei 2021, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional yang merupakan sebuah
momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan akan penting dan
strategisnya pendidikan bagi peradaban dan daya saing bangsa.
Di tahun 2021 ini, kita semua masih berada
di tengah krisis pandemi COVID-19 dan dampaknya kepada bidang pendidikan adalah
tidak bisanya dilakukan pembelajaran secara tatap muka, tetapi biaya yang masuk
tetap harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat.
DPW PSI (Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Serikat Indonesia) Jawa Barat mendapat ratusan aduan dari orang tua terkait
penahanan ijazah siswa oleh sekolah karena menunggak biaya pendidikan.
“Jumlah tunggakan siswa bervariasi, ada
yang Rp 350ribu hingga Rp 6 juta. Diantaranya ada yang SMP, MTs, MA, SMK, SMA,
negeri maupun swasta.” tutur Ketua DPW PSI Jawa Barat Furqan AMC.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur
Jawa Barat sangat menyayangkan di masa pandemi ini masih banyak lembaga
pendidikan yang tetap melakukan penahanan ijazah karena akan menghambat
pendidikan anak, ia meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan
tindakan tegas kepada mereka.
“Ini harus menjadi evaluasi, kalau perlu
dipanggil ketua yayasan atau kepala sekolahnya. Niat anda membuat lembaga
pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memang niatnya mencari
keuntungan? Kalau memang mereka niatnya mencari keuntungan, kita evaluasi
izinnya kalau perlu ditutup karena sangat memberatkan masyarakat, sehingga ada
kecemburuan.” ucap Uu pada saat acara Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi
Jawa Barat secara virtual, Minggu (02/05/2021).
Selain penahanan ijazah, biaya pendaftaran
siswa baru saat ini masih tergolong sangat mahal hingga mencapai 10-15 juta
untuk bisa masuk ke sekolah, diperlukannya evaluasi yang disesuaikan dengan
fasilitas yang didapat ketika anak masuk sekolah.
“Saya berharap kepada Dinas Pendidikan,
untuk mengevaluasi lembaga atau sekolah yang memberikan biaya pendaftaran yang
sangat fantastis. Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, disatu sisi
masyarakat ingin memiliki anak cerdas yang hebat, pendidikan yang normal,
fasilitas yang bagus tapi disisi lain terkendala oleh biaya yang mahal.” tambah
Uu.
Untuk melancarkan proses evaluasi tersebut,
Uu meminta bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melapor kepada
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai biaya pendidikan yang masih mahal dan
memberatkan karena pendidikan ini adalah hak seluruh masyarakat.
“Pemprov Jawa Barat akan mengevaluasi dan
saya minta informasi kepada masyarakat yang merasa keberatan atau sekolahnya
dekat tapi biayanya mahal harus lapor kepada kami. Insyaallah kami akan
panggil, akan kami undang sekolahnya dan langsung kami tanya maksudnya.” tutup
Uu. (Supriyanto)
