• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Tak Memiliki IMB, Pemkot Segel Bangunan Tower Telekomunikasi

    Sku Metropolitan
    23/09/21, 17:11 WIB Last Updated 2021-09-23T10:11:38Z

     

    KOTA BEKASI, MEDIA METROPOLITAN Diduga tidak memiliki Ijin Mendirikan Bnagunan (IMB), Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi melakukan peyegelan terhadap bangunan Tower Telekomunikasi di Jalan Al Hidayah, RT 2 RW 2 Jati Bening.

    Kepala seksi Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Tarmuji, mengatakan, penyegelan dilakukan lantaran belum adanya pengurusa perizinan dari pihak pemilik atau pun pengelola tower tersebut.

    'Kami menerima laporan bahwa ada pendirian Pom maupun Tower Base Transceiver Station (BTS) di lokasi pemukiman warga,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, penyegelan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 650/Kep.588-Distaru/XII/2019 tentang Tim Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang melanggar Perizinan di Kota Bekasi.

    Tarmuji menambahaan, kegiatan penyegelan bangunan telah dilakukan sejak Jumat tanggal 17 September 2021. Penyegelan harus dilakukan lantaran adanya potensi bahaya bagi warga sekitar. Apalagi, pemilikbangunan tidak mengurus perizinan kepada pemerintah. 

    “ Dari Jumat pekan lalu sudah kami lakukan, ada POM yang tidak memiliki izin di Kaliabang Bekasi Utara, lalu kemarin tanggal 22 kami juga lakukan penyegelan pada POM di Jalan Rawa Mulya, Mustikajaya,” ujar Tarmuji.

    Tarmuji juga menegaskan, Pemerintah sudah melayangkan surat teguran, tetapi tidak ada itikad baik dari pelaku usaha.

    “Tidak langsung segel namun proses dan langkah dengan surat sudah kami tempuh,” jelasnya.

    Kami juga mengimbau agar pelaku usaha dapat mengerti serta mentaati peraturan daerah dengan tertib dalam mengurus perizinan.

    Langkah ini, lanjut Tarmuji sebagai upaya pemerintah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “ Sebagai upaya pemerintah untuk menggali potensi PAD Kota Bekasi,” tutup Tarmuji.(beresman)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +