• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Hendak Dikonfirmasi Malah Sodorkan Amplop,Dirut BBWM Pilih Menghindar

    Sku Metropolitan
    20/10/21, 15:52 WIB Last Updated 2021-11-01T12:48:06Z




    KAB.BEKASI, MEDIA METROPOLITAN - Demi pemberitaan yang berimbang “Cover Both Sides”, kerap menghindar dari awak media dan mengalihkannya ke bawahannya. Seperti yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) di Jl. A.Yani No.3, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (18/10/21).

    Awalnya, sekitar pukul 10.15 WIB, awak media mendatangi kantor PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) Jl. A.Yani No.3, RT.006/RW.005, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bekasi, Senin 18 Oktober 2021. Didalam kantor, Awak media mengisi buku tamu di bagian resepsionis dan menyampaikan tujuan untuk wawancara.

    Tak berselang lama duduk di kursi tamu, secara kebetulan awak media bertemu Tak berselang lama duduk di kursi tamu, secara kebetulan awak media bertemu Direktur Utama (Dirut) PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), Prananto Sukodjatmoko hendak memasuki kantor. Awak Mediapun menyapanya dan menyampaikan kepada Dirut  tujuannya, agar Dirut berkenan untuk meluangkan waktunya untuk wawancara demi pemberitaan yang berimbang sebagai tindak lanjut berita.

    Saat itu,Prananto Sukodjatmko meminta wartawan agar menunggu dulu.  "Nanti bang ya saya cek dulu," ujar Pranoto sambil masuk keruangan.

    Sambil menunggu di resepsionis, taklama kemudian, Sektaris Dirut PT BBWM Siska, menghampiri Wartawan dan menyampaikan bahwa informasi dari Dirut tidak bisa langsung wawancara karena akan meeting telebih dahulu. 

    "Maaf bang, bapak lagi mau rapat dulu mau nunggu apa nanti balik lagi," kata Siska.

    Respon informasi itu , Wartawan menjawabnya jika demikian, akan menunggu Dirut hingga meeting usai. Hampir dua jam menunggu, tiba-tiba salah satu seorang  yang staff dari PT BBWM Budi, memanggil dan mendatangi wartawan dikursi tamu resepsionis, namun ditangannya tampak terlihat ada memegang dan berupaya memberikan amplop yang diduga berisikan uang yang tak tau nilainya.

    "Bang ini ada titipan dari bang Hilal," kata staf yang bernama Budi, sembari tidak dapat memberi alasan yang jelas, kepada para wartawan. Spontan Wartawan, menolak pemberian Staff BBWM tersebut, spontan wartawan menyampaikan tujuan datang ke BBWM bukan untuk minta uang tapi untuk wawancara.

    Merasa dilecehkan, wartawan berkomunikasi dengan Sektaris Dirut PT BBWM melalui seluler yang sebelumnya diberikan, dalam komunikasi WthasAapp wartawan menyampaikan  Tujuan kami datang untuk wawancara dan bersedia menunggu, tapi malah datang pak Budi dengan menyodorkan amplop. Minta tolong, kita jagan dinilai seperti itu, kedatangan kita untuk tindak lanjut berita, pesan Wartawan kepada Sektaris Dirut PT.BBWM.

    Pesan itupun direspon,Sebentar pak saya sampaikan, jawab Sektaris Dirut PT BBWM singkat.Setelah hampir lima jam menunggu Informasi dari Sekretaris tak kunjung ada untuk wawancara, Dirut BBWM, Prananto Sukodjatmoko bersama dengan tamunya berjalan santai keluar kantor bahkan sempat menyapa wartawan yang masih menunggu di resepsionis.

    Namun sikap tenang itu mendadak berubah tatkala melihat awak media menghampiri dan meminta waktunya untuk wawancara.  Dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi itu langsung mengambil langkah berjalan dan menuju mobilnya menghindari wartawan. 

    Saat didalam mobilnya, kesempatan itu digunakan wartawan menanyakan mengapa BUMD PT BBWM yang bergerak dibidang pengolahan gas bumi  setelah dikelola secara mandiri pendapatan asli daerah (PAD)  tiap tahunnya terus menurun. Dari dalam mobilnya, Prananto Sukodjatmoko mengatakan panjang  jawabannya. Iapun meminta wartawan agar itu ditanyakan ke Humas BBWM Hilal. 

    Panjang jawabannya, "ke mang Hilal aja ya, kata Prananto.

    Ditanya tanggapannya, terkait laporan masyarakat, yang sudah melaporkan kinerja PT BBWM  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prananto menjawab dirinya belum mengetahui bahwa ada laporan ke KPK dan pihaknya akan menunggu sejauh mana hasilnya. 

    "Kita tunggu aja hasil nya, Saya Belum tau kalau dilaporin," ujar  Prananto. 

    Diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Transparansi Intelektual Pemerhati Indonesia (LSM SNIPER INDONESIA) mengusulkan agar PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) dibubarkan saja. LSM SNIPER  menilai BUMD yang bergerak dibidang pengolahan gas bumi tidak dapat berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) setelah dikelola mandiri.

    "PT. BBWM sejak dikelola secara mandiri pendapatan asli daerah (pad) terjun bebas (anjlok),"kata Ketua LSM SNIPER Indonesia, Gunawan kepada Metropolitan melelui reles Persnya, Kamis (7/10/2021)
     
    Sebelum itu, Ia menjelaskan, pada tahun 2002, didirikan PT. BBWM (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan BUMD. Untuk  saham BUMD, 95% dimiliki oleh Pemkab Bekasi dan 5% oleh PDAM Tirta Bhagasasi.
     
    "Dengan modal dasarnya sebesar Rp10 milliar. Rp9.5 miliar saham milik Pemkab Bekasi dan Rp500 juta saham milik PDAM Tirta Bhagasasi,"ucapnya.
     
    Lalu, tahun 2004,  PT. BBWM menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Odira Energi Persada (OEP) untuk pemanfaatan dan pengelolaan Gas Bumi melalui system kerjasama BOT (Build Operate Transfer) selama 10 tahun.
     
    "Kontribusi yang diterima Pemkab Bekasi (deviden) yang menjadi PAD setiap tahunnya dari BBWM  yakni pada tahun 2006 sebesar Rp1.259.250.000, tahun 2007 sebesar Rp6.392.468.887, tahun 2008 sebesar Rp20.561.763.373,"kata Gunawan.
     
    Kemudian, tahun 2009 sebesar Rp16.274.100.639, tahun 2010 sebesar Rp21.643.243.962, tahun 2011 sebesar Rp27.646.206.360, tahun 2012 sebesar Rp30.539.840.696,tahun 2013 sebesar Rp37.000.000.000, serta tahun 2014 sebesar Rp30.000.000.000 dan tahun 2015 sebesar Rp11.152.276.63.
     
    "Tahun 2016, pemanfaatan dan pengelolaan Gas Bumi dilepas dari PT. Odira Energi Persada (OEP) dan dikelola secara mandiri oleh PT. BBWM dengan dijabat oleh Direktur Utama Sdr. Prananto Sukodjatmoko,"ungkapnya.
     
    Ia pun memaparkan kontribusi yang diterima Pemkab Bekasi (deviden) yang menjadi PAD setiap tahunya dari BBWM setelah dikelola secara mandiri  pada tahun 2016 sebesar Rp2.500.000.000, tahun 2017 sebesar Rp2.500.000.000, tahun 2018 sebesar Rp2.875.000.000. Kemudian tahun 2019 sebesar Rp1.102.000.000, dan tahun 2020 sebesar Rp1.032.801.941.
     
    "Dengan sanding data tersebut diatas, sejak dikelola mandiri, pendapatan asli daerah (PAD) terjun bebas (anjlok). Selain itu, Perusahaan plat merah milik miliki Kabupaten Bekasi  yang satu ini dalam laporan tahunan keuangannya selalu membengkak biaya operasionalnya dan biaya belanja pegawainya. Sementara PAD justru menurun tajam. BBWM ini Perusahaan Daerah,  apa usaha Kelompok Bersama sih?," kata Gunawan.
     
    Menurut dia, PT. BBWM sejak dikelola secara mandiri malah menciptakan kesejahteraan kelompok maupun perorangan mulai dari komisaris, direksi sampai dengan pegawai lainnya. Hal ini tergambar jelas dari laporan keuangan PT. BBWM setiap tahun berupa biaya belanja pegawai terus meningkat, sementara pihak perusahaan tidak melakukan upaya efesiensi baik anggaran untuk BOP maupun untuk belanja pegawai.
     
    "Alhasil PT. BBWM menunjukan perusahaan daerah yang 'Tidak Sehat' dan bisa saja terjadi deviasi-deviasi dalam pengelolaan keuangannya. Hal itu bisa dilihat dari hasil audit inspektorat kabupaten bekasi tahun 2020,"jelasnya
     
    Belum lagi, lanjut dia,  dengan temuan BPK dan temuan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Investasi PT. BBWM yang banyak 'janggal'. Hal ini, bisa berakibat hukum dikemudian hari jika ada pihak-pihak yang melaporkannya, dan itu hanya menunggu bom waktu saja yang suatu waktu dapat meledak. Karena,   kehadiran perseroan daerah PT. BBWM yang mengelola Gas Bumi seharusnya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya karena cor usaha ini adalah bisnis keuntungan untuk memberi kontribusi sebesar-besarnya buat Pemerintah Kabupaten Bekasi.
     
    "Tapi, bukan malah sebaliknya hanya menguntungkan dan mensejahterakan kelompok didalam perusahaan. Kalau sudah seperti ini kondisinya PT.BBWM sudah tidak sehat, sebaiknya pemkab bekasi membubarkan PT. BBWM atau melakukan Audit Investigasi yang Independent, pungkasnya. (Martinus)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +