DPRDTandatangani Kesepakatan KUA PPAS 2022

KOTA BEKASI, MEDIA METROPOLITAN - Sidang rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi dilaksanakan selama dua hari berturut turut yakni Kamis dan Sabtu (25 dan 27 November 2021) dan hari pertama penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD tentang  KUA PPAS  TA 2022.

Dilanjutkan hari kedua, Sabtu (27/11/2021) membahas  tentang Persetujuan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 serta Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Penugasan Badan Anggaran DPRD

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bekasi H. Chairoman J. Putro, B. Eng, M. Si, Anim Imamuddin, SE, MM (Wakil Ketua DPRD), H. Edi, S. Sos. I (Wakil Ketua DPRD) dan  Tahapan Bambang Sutopo, SH (Wakil Ketua DPRD). Turut hadir Walikota Bekasi DR.Rahmat Effendi dan Wakil Walikota DR. Tri Adhianto serta anggota DPRD Kota Bekasi, anggota Badan Anggaran serta Pimpinan Komisi-Komisi DPRD Kota Bekasi, Sekertaris Dewan, H.Hanan, MSi beserta para pejabat di lingkup Pemerintah serta lembaga perwakilan Ormas, Orpol dan tokoh masyarakat lainnya. Minggu (28/11) Sore

Agenda rapat dilaksanakan mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memuat ketentuan terkait KUA – PPAS yang telah disusun oleh Kepala Daerah untuk dibahas bersama dengan DPRD.

Pembahasan dan Pendalaman KUA – PPAS yang sebelumnya sudah dilakukan penajaman kebutuhan strategis perangkat daerah yang akan menjadi Anggaran Belanja Daerah dalam Penyusunan APBD akhirnya sepakat untuk ditandatangani oleh legislatif dan eksekutif.

KUA -PPAS 2022 merupakan sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis ke dalam langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya RPJMD 2018 – 2023 serta mendukung tercapainya Visi Misi Kepala Daerah Kota Bekasi.

KUA sendiri merupakan strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Sedangkan PPAS menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan dan sebagai plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

 

Selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada hari

Rabu tanggal 24 November 2021 bahwa susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi pada hari Sabtu (27/11/2021) adalah sebagai berikut :  Laporan Pansus 16 DPRD Kota Bekasi, Pembacaan Rancangan Kesepakatan antara Pemerintah dengan DPRD tentang Persetujuan 2 (dua) Raperda

menjadi Perda.Penyampaian Nota Keuangan R-APBD tahun Anggaran 2022 sekaligus Sambutan Wali Kota Bekasi, pembacaan rancangan keputusan DPRD tentang, penugasan badan anggaran DPRD untuk membahas raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPRD tentang persetujuan 2 (dua) Raperda menjadi perda dan keputusan DPRD Kota Bekasi.

Ketua DPRD Kota Bekasi H.Chairoman J Putro menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pansus 16 DPRD Kota Bekasi serta Fraksi-fraksi diseluruh anggota DPRD Kota Bekasi atas kesungguhannya dalam membahas perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perda Kota

Bekasi tentang pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik

" Semoga peraturan daerah yang sudah ditetapkan dapat disosialisasikan serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan dan menjalankan aturan yang berlaku guna pembangunan Kota Bekasi dimasa akan datang," ucap Chairoman. (patir)