• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Sekda Pemkot Bekasi Terima Penghargaan JDIHN Tahun 2021

    Sku Metropolitan
    02/12/21, 18:30 WIB Last Updated 2021-12-03T01:37:57Z

     

    JAKARTA, MEDIA METROPOLITAN Bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi mendapat penghargaan Menteri Hukum dan HAM 5 terbaik. Terdapat dua kategori penghargaan, yakni Kategori Umum dan Kategori Khusus. Penghargaan diberikan kepada 57 penerima nominasi yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L), lembaga pemerintah non kementerian (LPNK)/lembaga non struktural (LNS), pemerintah daerah, serta perguruan tinggi.

    Penganugerahan JDIHN Awards Tahun 2021 diberikan kepada pengelolan JDIHN terbaik dalam 12 kategori  yaitu Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Negara Non Struktual, Pemda Prov, Memda Kabupaten, Pemda Kota, DPRD Prov, DPRD Kabupaten, DPRD Kota,  Perguruan Tinggi, Unit Eselon I dilingkungan Kemenkumham serta Kanwil Kemenkumham. 

    Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, Ph.D,  diawali dengan laporan Kepala BPHN, Prof. Widodo Ekatjahjana serta dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informasi RI, beberapa pejabat dari Kemteria/Lembaga serta para pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham. 

    Penyerahan tersebut dihadiri oleh pengelola JDIHN Se-Indonesia yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Lembaga Negara Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Unit Eselon 1 dan Kantor Wilayah Kemenkumham. 

    Berdasarkan SK Menkumah Nomor M.HH-03.HN.03.04 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota JDIHN Terbaik di Lingkungan Kemenkumham Tahun 2021, penilaian pengelolaan JDIH terbaik didasarkan pada 7 (tujuh) aspek yang meliputi: Organisasi, Sumber Daya Manusia, Koleksi Dokumen Hukum, Teknis Pengelolaan, Sarana Prasarana, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Inovasi.

    Dalam ajang tersebut, Pemerintah Kota Bekasi masuk dalam lima besar JDIHN terbaik Tahun 2021. Acara itu dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati didampingi Kepala Bagian Hukum Dyah Kusumo Winahyu, Kepala Bagian Humas Sajekti Rubiyah, dan Kepala Sub Bagian SJDIH Santi Maria.

    Reny menyampaikan ucapan syukur dan selamat sekaligus apresiasi atas perhatian, dukungan, dan kinerja yang baik dalam pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Dia berharap prestasi yang telah dicapai dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi bidang lainnya agar dapat meraih prestasi yang membanggakan Kota Bekasi,” katanya selepas menerima penghargaan.

    Reny melanjutkan, penghargaan merupakan bukti negara hadir di tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi hukum. Dalam konteks penataan regulasi, dokumen hukum yang terintegrasi akan memudahkan dalam mengakses sumber primer bahan hukum. Selain memudahkan masyarakat, juga mendukung kerja pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Mudah-mudahan dengan penghargaan yang diberikan akan menjadi pemacu semangat seluruh aparatur Kota Bekasi dalam memberikan kinerja terbaik dalam pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat melalui JDIH,” terangnya.

    Sebagai informasi, secara umum anggota JDIHN yang berada di pusat sudah memiliki JDIH yang terintegrasi. Portal JDIHN saat ini telah memiliki koleksi dokumen hukum yang sudah mencapai hampir 315.000. Koleksi tersebut terdiri dari regulasi di tingkat pusat dan daerah serta produk hukum non-regulasi. Untuk regulasi tingkat daerah, portal JDIHN sudah memuat dokumen hukum hingga peraturan kepala desa.

    Pemberian penghargaan bagi Anggota JDIHN sudah dilakukan sejak 2014 oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menjadi penyemangat dan pendorong pengelola JDIHN agar memberi kinerja terbaik pada institusinya masing-masing.

    Pemberian Penghargaan Anggota JDIHN terbaik ini dimaksudkan untuk memotivasi, dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah. Terutama pemenuhan hak dasar di bidang hukum, yaitu memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam bentuk pemberian informasi hukum yang akurat, lengkap, cepat, dan mudah melalui pengelolaan JDIH berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (beresman)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +