• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    AKMI Desak Kejari Usut Dugaan KKN di DKPPP Kota Bekasi

    Sku Metropolitan
    28/01/22, 15:00 WIB Last Updated 2022-01-29T02:35:51Z

     

    KOTA BEKASI, MEDIA METROPOLITAN-- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam AKMI (Aksi Kesatuan Mahasiswa Bekasi) mendesak Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Bekasi untuk mengusut tuntas dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diduga dilakukan oknum pejabat DKPPP (Dinas Ketahanan Panangan, Pertanian dan Perikanan)  dengan orasi di depan Gedung Kejari Kota Bekasi, Jumat, 28/1/2022

     

    Kordinator lapangan, Pangestu, dalam orasinya mengatakan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik , politisi pegawai negeri atau pihak manapun serta pihak lain yang dilakukan secara tidak wajar dan ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang  haus dengan dikuasakan, untuk  mendapatka keuntungan sepihak.

     

    Pangestu, melanjutkan, beberapa waktu silam sama sama kita ketahui dengan kabar yang mengejutkan kepada masyarakat Kota Bekasi tentang OTT KPK kepada WaliKota dan beberapa pejabat dibawahnya, hal ini akan menjadi momok bagi Pemerintah Kota Bekasi dan kembali lagi tercoreng dengan adanya dugaan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di DKPPP.

    Menurutnya pada tahun 2021, Pemerintah Kota Bekasi melalui DKPPP membuat program Pengadaaan Kandang Kambing, Pangan dan Budidaya Kambing dengan anggaran sekitar Rp 6.680.000.000.00, miliar melalui Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

    Pemerintah Kota Bekasi melalui DKPPP merealisasikan program tersebut melalui sistem lelang secara online yang dimenangkan oleh, CV. Hendry Putra Andalan, untuk Pengadaan Kandang kandang Kambing dengan pagu anggaran Rp 2.300.000.000.00 miliar.

    Sementara itu CV. Immanuel Karya Utama, untuk pengadaan bahan dan perlengkapan budidaya domba atau kambing dengan pagu anggaran Rp 4.380.000.000.00 miliar , sehingga proyek program tersebut mencapai total Rp 6.680.000.000.00 miliar yang diperuntukan bagi kelompok ternak/tani yang ada di Kota Bekasi .

     

    Berdasarkan data dan kajian aksi kesatuan mahasiswa Bekasi AKMI " Kami melihat kejanggalan dalam pengadaan kandang kambing dan budidaya kambing di DKPPP Kota Bekasi. Diduga adanya praktek KKN sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-lundang nomor 20 tahun 2001 tentang KKN, beberapa kejanggalan yang kami lihat dilapangan bahwasanya bagaimana mungkin pengadaan kandang kambing/budidaya domba/kambing mencapai nilai yang sangat fantastis dengan harga yang kami sebutkan diatas. Maka AKMI menuntut :

    1.Copot Kepala DKPPP Kota Bekasi karena adanya dugaan gratifikasi praktek KKN.

    2. Mendesak Plt walikota Bekasi Dr.H. Tri Adhianto Tjahyono untuk mencopot kepala

    DKPPP Kota bekasi atas dugaan praktek KKN.

    3. Mendesak kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk segera mengusut tuntas dugaan adanya praktek KKN yang terjadi di DKPPP Kota Bekasi". desak Pangestu.(beresman)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +