KOTA BEKASI,
MEDIA METRPOLITAN - Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri
Adhianto saat menjadi pembina apel rutin senin pagi ini menyatakan akan membuat
challenge kepada Lurah dan Camat se Kota Bekasi mengenai pelayanan kependudukan
dengan gratis dan apabila ada pungutan apapun jenisnya yang bertanggung jawab
adalah kepala wilayah.
Plt. Wali Kota Bekasi mempersiapkan selama satu minggu untuk
sosialisasi mengenai challenge tersebut dan segera disebarluaskan di media
sosial di semua perangkat daerah agar dibuatkan integritasnya.
Termasuk pelayanan yang berada di OPD mengenai keluhan warga
masyarakat di Kota Bekasi harus respon cepat dan tanggal serta memberikan
solusi terbaik, aktif di masing-masing media sosialnya karena masa sekarang
adalah masa digitalisasi, termasuk masuk ke dalam instagram ataupun media
sosial pribadi Plt. Wali Kota Bekasi untuk segera dilaporkan apapun bentuk
keluhannya, yang nantinya kita akan buat award mengenai perangkat daerah
terbaik mengenai tanggap sosial dengan taktis dengan zero complain.
Pada apel pagi ini, tepat di tanggal 17 Januari 2022 dengan
mengenakan baju Korpri, Plt. Wali Kota Bekasi menerangkan bahwa identitas yang
kita kenakan pada hari ini dibuat tentu ada maksud dan tujuannya yakni kita
bisa wujudkan bersama yang terpaku dalam janji kita sebagai anggota Korpri.
Terkait perkembangan virus Covid 19 jenis Omicron, kembali
kita ada persoalan mengenai data, Plt. Wali Kota meminta Dinas Kesehatan Kota
Bekasi untuk lebih serius kembali dan kita cari apa yang menjadi perbedaan
antara data dengan rilis dari Gubernur Jawa Barat. Agar lebih intens karena
sekarang ini memakai aplikasi pedui lindungi, pemeriksaan PCR pun sudah masuk
ke tingkat pusat.
"Apapun ceritanya, kita ini cukup tinggi dari data
kasus ada 83 kasus jika di rilis Gubernur Jawa Barat sudah 116 kasus, saya pun
sudah minta ke dinas Pendidikan mengeai Pertemuan Tatap muka (PTM) kita bisa sampai diatas 75 %, agar pada akhir
bulan ini bisa hanya 50 % sehingga langkahnya lebih progresif" ujar Tri
Adhianto.
Kedua, saya juga minta vaksinnya dipercepat, dan
dikoordinasikan terus dengan 3 pilar, mereka cukup massif, berharap bahwa
Lurah, Camat mengkoordinasikan dengan tim – tim yang sudah dibentuk. Saya yakin
dengan inisiasi dan pengalaman yang ada harusnya sudah seperti remote control
yang berjalan sendiri, kemudian juga terkait dengan kembali perketat protokol
kesehatan.
Ketiga, kita sudah masuk mengakhiri bulan Januari untuk
selalu menyampaikan bahwa Jam 00.00 tanggal 1 harusnya APBD sudah bisa
bergulir. Jadi pelajaran – pelajaran yang baik itu harus kita kerjakan
sepanjang itu, bisa kita lakukan, selagi kita bisa lakukan kita lakukan. Banyak
prestasi yang sudah kita capai. Saya kira, hanya kitalah di Kota Bekasi yang
kemudian bertanggung jawab penutupan kegiatan itu tanggal 30 November. Sekarang
kita harus mulai, kegiatan lelang yang ada, pembangunan yang ada kita
optimalisasikan.
Kita kembalikan supaya warga masyarakat melihat bhawa kita
terus bergerak, terus berikan pelayanan, yang paling cepat kalau kegiatan –
kegiatan dirasakan oleh warga masyarakat. Jadi hal – hal yang berkaitan dengan
Administrasi yang kesulitan, silahkan koordinasikan dengan sekretaris daerah.
Terakhir, Plt. Wali Kota mengingatkan bahwa disiplin untuk
diri kita sendiri sebagai ASN dan Non ASN, pada hari Sabtu sudah diminta ke
seluruh Lurah untuk menggerakkan setiap pegawai yang ada mengenai apapun
kebutuhan dari masyarakat. Plt. Wali Kota menceritakan bahwa di Kecamatan
Bekasi Utara bahwa ketinggian air cukup tinggi dan ternyata sudah setahun tidak
melakukan pengerukan dan pembersihan terhadap saluran air.
Oleh karena itu, semua yang terkait dengan pelayanan publik
terus digerakkan dan kita hadir di masyarakat. Masyarakat akan Bahagia jika
kita hadir, kita sambangi kalau kita ajak bicara, kalau kita dengarkan apa yang
menjadi keluhan, yakin bahwa tidak semua persoalan bisa kita selesaikan,
minimal mereka punya ruang, waktu untuk dapat ungkapkan apa yang menjadi
harapan dan keinginan, dan tugas kita meminimalisir, mengimplementasikan dan
mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam rangka kita untuk dapat
mengimplementasikan keinginan dari warga masyarakat.(Ndoet)