• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Wakil Bupati Ikuti Raker Pencegahan Korupsi

    Sku Metropolitan
    25/01/22, 13:33 WIB Last Updated 2022-01-25T06:33:06Z

    TUBABA, METRO--Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Fauzi Hasan, bersama dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tubaba, Eri Budi Santoso, mengikuti Rapat Kerja (Raker) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi secara virtual di Ruang Kerja Wakil Bupati Tubaba dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPK RI dan Kepala LKPP RI, Senin (24/01/2022).

     

    Raker ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia yang dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

     

    Dalam pidatonya Muhammad Tito Karnavian mengatakan, tindak pidana korupsi yang dilakukan berdampak kepada sistem pemerintahan, dimana publik tidak akan lagi mempercayai sistem pemerintahan yang kita jalankan.

     

    Oleh karena itu, ia berharap kepada Kepala Daerah dapat menekan seminimal mungkin tindak pidana korupsi di wilayahnya, agar kepercayaan publik dapat kembali sehingga dapat merubah bangsa ini menjadi lebih baik kedepannya.

     

    " Agar kepala daerah dapat menekan seminimal mungkin tindak pidana korupsi di wilayahnya masing-masing," harap Tito.

     

    Tito juga mengatakan, tindak pidana korupsi dapat terjadi karena tiga faktor yaitu sistem, integritas dan budaya. Maka dari itu kita harus memutuskan faktor ini semua dalam memberantas tindak pidana korupsi.

     

    “Jika pemerintahan bersih, kita dapat mendongkrak kesejahteraan rakyat dan aset daerah dapat meningkat,” ucap Tito.

     

    Sementara itu, Ketua KPK Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si. menyampaikan begitu banyak ruang yang dapat menjerat kepala daerah kedalam korupsi yaitu:

    1. Reformasi Birokrasi (Rekruitment dan promosi jabatan), 2. Pengadaan barang dan jasa,

    3. Filantropi/sumbangan pihak ketiga,4 Recofusing dan realokasi anggaran covid-19 untuk APBD dan APBN, 5.Pengadaan jaring pengaman sosialsosial/social safety NET untuk pemerintah pusat dan daerah,6. Pemulihan ekonomi nasional,7. Pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban keuangan kepala daerah (LPJKD) .

     

    Menurutnya, pemberantasan korupsi juga membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional yang dimana setiap kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi.(effendi)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +