• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Selain Digugat di PN, Kuasa Hukum Agus Sopyan Laporkan Kejari Cikarang ke Komjak

    Sku Metropolitan
    16/02/22, 19:30 WIB Last Updated 2022-02-23T15:53:56Z


    Selain Digugat di PN, Kuasa Hukum Agus Sopyan Laporkan Kejari Cikarang Ke Komjak
    Fhoto : Sidang Perdana gugatan Perbuatan Melawan Hukum di PN Cikarang, Rabu (17/2/2022)


    KAB, BEKASI, MEDIA METROPOLITAN - Kuasa hukum Kepala Desa Segaramakmur, Kec. Tarumajaya Agus Sopyan menggugat Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Gugatan ini diajukan terkait penahan terhadap Agus Sopyan di Lapas Kelas II Cikarang. 

    Kuasa Hukum Agus Sopyan, Taruli Simanjuntak didampingi Iskandar Ikbal menyebutkan saat ini, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) tersebut teregistrasi di PN Cikarang dengan nomor perkara 19/Pid.G/2022/PN. Ckr dan hari ini rabu (16/2/2022) sidang perdana

    Namun sagat disayangkan, pada sidang pertama ini, kata Taruli, Persidang tidak dapat dilanjutkan  sebab Lapas Kelas 2 Cikarang sebagai turut tergugat tidak hadir. Padahal menurut majelis hakim dalam persidangan tadi,  turut tergugat dalam hal ini lapas Kelas II Cikarang sudah dipanggil secara patut, sehingga majelis hakim menunda persidangan selama satu minggu.

    "Pesidangan hari ini adalah Sidang perdana, di dalam persidangan itu, yang hadir  tergugat satu dan dua, sedang turut tergugat tidak hadir, sehingga majelis hakim menyampaikan turut tergugat dalam hal ini Lapas Kelas II Cikarang, padahal sudah dipanggil secara patut, sehingga majelis hakim persidangan hari ini dituda satu minggu," kata Taruli kepada Metrolitan usai mengikuti sidang Pengadilan Negeri Cikarang, (16/2/2022).

    Taruli mengatakan,  Gugatan itu diajukan oleh Kuasa Hukum Agus Sopyan, berawal dari tindakan Kejaksaan pada tanggal 27 Desember 2021,sekitar pukul 15.00 Wib, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Cikarang, mendatangi Kantor  klienya (Red- Agus Sopyan dan membawanya klienya ke Kantor Kejari Cikarang dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, katanya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1244/K/Pid/202.

    "Pada saat itu, kliennya masih berkerja, lalu saat itu klien saya menolak dibawa  tim dari Kejaksaan Negeri Cikarang sebab pihak Kejaksaan tidak menunjukkan surat tugas serta tidak disertai Surat Perintah  dan tidak menunjukkan salinan Surat Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,yang katanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1244/K/Pid/2021," ungkap Taruli.

    Alasan Kliennya menolak dbawa pihak Kejari Cikarang, kata Taruli, klienya belum mengetahui tentang adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana versi Kasipidum Kejari Cikarang  yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 1244/K/Pid/2021) karena Pengadilan Negeri Cikarang belum mengirimkan Pemberitahuan Isi Putusan kepada klienya.

    Karena, klienya hanya mengetahui tentang adanya putusan PN. Cikarang Nomor: 135/Pid.B/2020/PN.Ckr., tanggal 1 April 2021 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor  140/PID/2021/PT-Bdg., tanggal 23 Juni 2021, dimana dalam putusannya klienya di bebaskan dari segenap dakwaan. Artinya, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dimaksud, status hukum kliennya adalah bebas.

    "Meskipun klienya telah menolak maksud pihak Kejari Cikarang tersebut , akan tetapi klien tetap dibawa ke Kantor Kejari Cikarang dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Lapas Kelas II Cikarang," ungkapnya.

    Dimana, dalam pasal 270  KUHAP Kitab Nomor 8 tahun 1981 disebutkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan jaksa, apabila panitera telah mengirimkan salinan surat putusan. Sementara dalam hal ini, salinan putusan tersebut belum turun, tetapi Kejari Cikarang sudah melakukan eksekusi.

    "Padahal Pasal 270 KUHAP bersifat final, pasti dan mengikat sehingga harus dimaknai sedemikian adanya sesuai norma yang tertera/ tertulis dalam Pasal 270 KUHAP; tidak boleh lagi ditafsirkan lain karena akan berakibat bias, menjadi tidak jelas dan bahkan berpotensi memiliki makna yang berbeda-beda yang akhirnya terkesan seolah-olah sengaja ditafsirkan secara multi tafsir demi kepentingan-kepentingan tertentu)," terangnya.

    Seandainyapun, kata Taruli, Mahkamah Agung telah menyatakan klienya terbukti bersalah melakukan tindak pidana tetapi karena hingga saat ini Klienya belum menerima Pemberitahuan Isi Surat Putusan) maka selama dan sepanjang pengadilan belum mengirimkan Salinan Surat Putusan kepada Jaksa (Kejari Cikarang), maka tiada dasar hukum Kejari Cikarang membawa dan selanjutnya memasukkan Klienya ke dalam Lapas Kelas II Cikarang (sebagaimana yang telah dilakukan Kejari Cikarang kepada KLIEN tanggal 27 Desember 2021.

    Untuk itu, selain mengajukan Gugatan di pengadilan, Taruli menegaskan atas sikap dan tindakan Kejaksaan Negeri Cikarang, pihaknya menilai Kejari Cikarang Profesional dalam menjalankan tugas, pihaknya telah melaporkan perbuatan Kejari Cikarang kepada, Komis Kejaksaan (Komjak) Republik Indonesia, Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

    "Klien kami  juga telah melaporkan perbuatan Kejari Cikarang kepada Komisi kejaksaan RI, Komnas HAM dan LPSK," tegasnya. (Martinus)



    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +