Perlu diketahui, SMKN 1 Depok yang belokasi Jalan Bakti Suci,
Kelurahan Cimpaueun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, satu satunya SMK yang
berstatus BLUD dari Kota Depok, dari 35 SMK se Jawa Barat yang sudah
mendapatkan SK dari Gubernur Jawa Barat.
Menurut Kepala sekolah SMKN 1, Lusi Triana, SMKN 1 Depok
ikut berkontribusi dalam membuat stand pameran hasil produk BLUD yang
dipamerkan untuk para pengunjung yang diikuti 35 SMKN dari Jawa Barat.
Adapun produksi yang di pamerkan berupa camilan makanan
ringan adalah hasil produksi kompetensi keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
(AKL), berbagai macam olahan belimbing yang berupa makanan juga minuman
produksi kompetensi keahlian Perhotelan (PH), dan Mug, Kalender serta kaos
sablon hasil produksi kompetensi keahlian Multimedia (MM).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh ibu Gubernur Jawabarat
Atalia Praratya, Kadisdik Propinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, Wakil Ketua Komisi
V DPRD Jawa barat, Abdul Hadi Wijaya, Kepala Bidang PSMK, Edy Purwanto, Kepala
UPTD Tikomdik, Budi Hermawan dan seluruh Kepala Cabang Dinas ( KCD ) se Jawa
Barat.
Dalam kesempatan itu Kadisdik Dedi Supandi menjelaskan,
dengan BLUD, nantinya ada produk sekolah yang bisa termanfaatkan untuk
kepentingan publik serta pemasaran di masyarakat.
"Ini bagian dari
upaya proteksi produk SMK. Ke depan, bukan lagi SMK itu bisa, tapi SMK luar
biasa," tutur Kadisdik di SMKN 1 Karawang, Jln. Pangkal Perjuangan, Kabupaten
Karawang.
Kadisdik menuturkan,
program tiap SMK itu banyak, makanya di BLUD ada bidang pertanian, perhotelan,
teknologi informatika, pengelasan, kemaritiman dan penjualannya pun sudah
keren, packaging-nya juga luar biasa.
"Tinggal ke
depan, teman-teman SMK menggabungkan satu produk untuk dilakukan pemasaran di
tempat agar dunia luar tahu. Kita punya ide, di tiap bandara ada produk
SMK," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kadisdik beserta rombongan mengunjungi
seluruh stan dan berkesempatan untuk membeli hasil produk SMK BLUD.
Tidak semua SMK yang bisa ikut BLUD, ada beberapa syarat yang harus diikuti diantaranya, sudah memiliki teaching Factory atau pabrik dalam sekolah, SMK milik pemerintah, menyediakan barjas, memenuhi syarat administrasi yaitu tata kelola struktur Organisasi dan dan masih banyak lagi syarat lainnya.( Jalampong )
