BANDUNG, MEDIA METROPOLITAN-- Dinas Pendidikan Jawa Barat bergerak cepat demi mencegah para pelajar mengikuti aksi demo besar-besaran pada Senin (11/4/2022) besok. Apalagi tersebar ajakan demo kepada para pelajar khususnya siswa SMK melalui media sosial.
.
“Sebelum surat dari Kemendikbud itu turun, kita sudah lakukan
antisipasi lebih dulu. Alasannya waktu itu sudah merebak ajakan provokatif di
media sosial yang menyangkut kalangan pelajar,” kata Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi, Minggu (10/4/2022).
Dedi mengaku gerakan
serupa pernah terjadi pada tahun lalu. Saat itu, pelajar turun ke jalan bersama
mahasiswa dan kalangan lainnya untuk menolak RUU Cipta Kerja. Dedi mengatakan
pelajar yang ikut berdemo mayoritas hanya karena ajakan dan ingin bertemu
dengan rekan-rekannya.
“Saat itu, mereka
hanya ingin bertemu dengan temannya karena lama tak tatap langsung. Tapi mereka
malah bergerak di satu titik. Sekarang ada ajakan lagi (demo), sifatnya sama,”
kata Dedi.
Dedi mengaku telah
menerbitkan surat imbauan tentang langkah antisipasi agar pelajar di Jabar tak
ikut demo pada 11 April 2022. “Kita sudah memohon kepada orang tua siswa, pihak
sekolah, kesiswaan dan lainnya untuk melakukan langkah antisipasi,” katanya.
“Intinya peserta didik
di satuan pendidikan agar tidak terprovokasi dengan ajakan tersebut (demo).
Kita juga kerja sama dengan Satgas Pelajar, satgas ini di dalamnya para
pelajar,” kata Dedi menambahkan.
Lebih lanjut, Dedi
mengatakan pengawasan pada hari H atau 11 April dilakukan secara ketat. Ia
meminta orang tua untuk terlibat memantau kehadiran anak di sekolah. Saat
pelajar tak hadir di sekolah, lanjut Dedi, pihak sekolah akan mengontak orang
tua siswa untuk memintai keterangan dan alasan.
“Dengan kepolisian
kita koordinasi. Ya termasuk intelejen di daerah-daerah. Mereka (kepolisian)
tugasnya berada di luar sekolah, kalau kami tanggung jawabnya di dalam
sekolah,” kata Dedi.
Seperti diketahui,
rencana aksi besar-besaran akan dilakukan mahasiswa pada Senin (11/4/2022)
besok. Aksi itu digelar untuk menentang rencana penundaan Pemilu dan 3 periode
Presiden Joko Widodo. (Supriyanto)