• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Pj Bupati Tinjau Islamic Center yang Pembangunannya Terbengkalai 10 Tahun

    Sku Metropolitan
    02/06/22, 00:59 WIB Last Updated 2022-06-05T05:31:15Z

     


    KAB BEKASI, MEDIA METROPOLITAN--Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, meninjau Gedung Islamic Center di Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara,.yang pembangunannya terhenti, sejak 2012 akibat tersangkut kasus korupsi.

     

    Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan, perjalanan gedung tersebut sangat panjang. Pada awalnya akan dijadikan Islamic Center, namun dalam perjalanannya, pada tahun 2018 sempat berubah menjadi pusat fasilitas sosial. 

     

    "Tetapi dengan adanya Gerbang Tol Gabus ini akan terbuka akses, sehingga bisa dihidupkan lagi ide itu,” katanya.

     

    Dani Ramdan, menjelaskan, banyak pihak yang mengusulkan gedung tersebut dijadikan pusat fasilitas sosial, karena di kabupaten dan kota lain belum ada fasilitas seperti itu. Selain itu, ada juga usulan agar gedung tersebut dijadikan rumah sakit. 

     

    Dani mengungkapkan, ada juga masyarakat yang menanyakan belum adanya alun-alun dan universitas negeri di Kabupaten Bekasi. 

     

    Karena itu, Dani Ramdan akan meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, membuat konsultasi publik mengenai lokasi tersebut. 

     

    “Kita akan buka aspirasi dari masyarakat, yang nanti kita coba tuangkan dalam perencanaan kedepan, kebetulan saya membuat renja (rencana kerja) karena RPMJ sudah habis, dan ketiga fasilitas utama ini akan masuk dalam renja,” terangnya.

     

    Gedung Islamic Centre pertama kali dibangun pada 2009 saat Kabupaten Bekasi dipimpin Bupati Alm Sadudin. Gedung ini dibangun di atas tanah kas desa seluas tiga hektare. Pembangunan tahap pertama dianggarkan sebesar Rp 50 miliar. Hanya, pembangunan terhenti pada 2012.

    https://bsrv.bidsxchange.com/extras/close_button.png

    Pada tahun yang sama, pemerintah kembali mengucurkan anggaran Rp 35 miliar. Penambahan anggaran itu dipersoalkan, karena Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit terkait dengan dugaan korupsi.

     

    Dugaan korupsi itu pun terbukti dengan divonisnya mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Porkas Pardamean Harahap, oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat selama satu tahun.(Ely/dpt)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +