BANDUNG, MEDIA
METROPOLITAN-- Wali Kota Bandung, Yana
Mulyana mendorong adanya penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan produk
lokal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam e-Katalog.
“Kita mendorong beberapa regulasi dipangkas untuk mempermudah UMKM masuk
e-katalog. Semakin banyak UMKM masuk e-katalog, semakin banyak produk lokal
yang tersedia,” kata Yana saat menghadiri Pembukaan Indonesia Sustainable
Procurement Expo 2022 di Bali, Kamis (2/6/2022).
Pemerintah Kota (Pemkot)
Bandung, kata Yana terus melakukan sosialiasi kepada para pengusaha dan pelaku
UMKM untuk mendaftar ke e-katalog.
“Kalau masuk e-katalog harus
sudah terjamin soal harga, kualitas dan komponen lokalnya. Sehingga lebih
terjamin,” kata Yana.
Dia pun meminta Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di Kota Bandung
untuk berbelanja produk lokal di e-Katalog.
“Saat ini kami minta teman-teman
di dinas untuk membelanjakan barang dengan komponen lokal serta utamakan
belanja lewat e-katalog,” kata Yana.
E-katalog yang merupakan
aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).
Aplikasi ini menyediakan beragam
macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Sebelumnya, Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas
mengatakan, sesuai arahan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2022 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) harus dibelanjakan milimal 40 persen
untuk Usaha Kecil dan Menengah-nya.
“Arahan Presiden, ke depan
produk UMKM dibelanjakan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Apalagi
pemda dan pemerintah pusat menjadi pembeli terbesar. Ini adalah berita baik
bagi daerah supaya UMKM nya tumbuh,” kata mantan Bupati Banyuwangi
tersebut.
Demi melancarkan program
e-katalog lokal tersebut, kata Anas, saat ini LKPP telah memangkas dan
pempermudah proses bisnis agar UMKM dapat ikut dalam e-katalog tersebut.
“Dulu untuk masuk LKPP agak rumit
sekarang kita pangkas semua, dulunya ada delapan proses sekarang tinggal dua
proses saja. Sekarang aturan yang memberatkan UMKM telah kita potong,” kata
dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya mengatakan, perlu adanya
regulasi dan sistem yang “clean and clear” dalam pengadaan barang dan jasa di
pemerintah.
“Sehingga para kepala dinas
tidak bingung dan ragu-ragu dalam melakukan pengadaan barang dan jasa,” kata
Bima.
Untuk itu, integrasi berbagai
sistem dalam proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan. Salah satunya
Integrasi antara Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan SIPD
(Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam mengawal APBD tahun Anggaran 2022.
“Hal itu akan mendorong
transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam Pengadaan
Barang/Jasa,” kata Bima.
Indonesia Sustainable
Procurement Expo (ISPE) 2022 digagas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(Apeksi) bekerjasama dengan Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN)
Acara ini digelar di Bali
International Convention Center, Nusa Dua, Bali, 2-3 Juni 2022 untuk
mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah dan UMKM, dengan konsep sustainable procurement
(pengadaan berkelanjutan). (Supriyanto)