• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Kejari Bekasi Tahan Kepala Desa Lambangsari

    Sku Metropolitan
    03/08/22, 00:36 WIB Last Updated 2022-08-02T17:39:15Z



    KAB BEKASI MEDIA METROPOLITAN—Pemerintah telah membantu masyarakat untuk pembuatan Sertipikat melalui, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tetapi niat baik pemerintah dimanfaatka Kepala Desa untuk memperkaya diri sendiri denga cara melakukan pungutan dari masyarakat yang mengajukan pembuatan sertipikat.

     

    Siaran Press Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, tanggal  02 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB,  Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah melakukan Penahanan terhadap tersangka, PH selaku Kepala Desa Lambangsari dalam perkara, Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kekuasaan Perangkat Desa Lambangsari atas permintaan sejumlah uang dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Desa Lambangsari  Kecamatan Tambun  Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2021.

     

    Bahwa Penyidikan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang keberatan atas permintaan sejumlah uang dalam proses PTSL, hal tersebut berawal dari ditetapkannya Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi pada tahun 2021.

     

    Selanjutnya para warga yang mendaftarkan tanahnya untuk mengikuti Program PTSL dilakukan dengan mengajukan berkas permohonan ke masing masing Ketua RT, selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke Ketua RW, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Sekdes dan terakhir diserahkan kepada Kepala Desa Lambang Sari untuk selanjutnya diserahkan Ke pihak BPN.

     

    Dalam penyelenggaraan PTSL ini, Kepala Desa Lambang Sari, mengadakan rapat bersama dengan Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kadus, Ketua RW, dan Ketua RT yang pada pokoknya dalam keputusan rapat tersebut Kepala Desa Lambangsari memerintahkan kepada Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kadus, Ketua RW, dan Ketua RT untuk meminta uang kepada para warga yang mau mengikuti program PTSL agar membayar sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu) untuk tiap sertifikat. Uang tersebut dikumpulkan kepada Kepala Desa Lambang sari, namun untuk biaya patok, materai, fotokopi dan lain sebagainya dibebankan kepada pemohon.

     

    Bahwa total permohonan yang masuk untuk mengikuti program PTSL di Desa Lambangsari adalah sebanyak 1165 sertifikat untuk tiga dusun, total uang hasil pungutan PTSL sebesar Rp.466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah).

     

    Ada dugaan masih ada permintaan uang dengan jumlah yang lebih besar terkait penyalahgunaan permohonan PTSL dari pemohon badan hukum atau perusahaan.

     

    Untuk kepentingan penyidikan, terhadap tersangka, PH, saat ini telah dilakukan penahanan untuk waktu 20 (dua puluh) hari hingga 21 Agustus 2022. (dapot)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +