• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Dr. Manotar Tampubolon SH., MA: Surat Dakwaan JPU Ditengarai Tidak Lengkap

    Sku Metropolitan
    24/08/22, 16:56 WIB Last Updated 2022-08-24T09:56:27Z

     


    BEKASI MEDIA METROPOLITAN, Surat Dakwaan Jaksa Penunutut Umum (JPU) No. Reg. Perk : PDM-170/IIBKSI/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, tidak lengkap dan tidak jelas, cacat materil serta dakwaan disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak sah, sehingga dakwaan JPU harus dinyatakan batal demi hukum, Hal itu diuangkapakan Dr. Manotar Tampubolon SH., MA. di PN Kota Bekasi, Selasa, 23/8/2022.

     

    Menurut, Dr. Manotar, bahwa dakwaan JPU khususnya dakwaan primair adalah tidak lengkap (onvolledige aanklacht)  karena JPU hanya menjelaskan dimana dan bagaimana terdakwa memperoleh barang bukti namun tiba- tiba sudah ada penomoran serta hasil pemeriksaan laboraris kriminalistik yaitu No. Lab. 1886/NNF/2022 tanggal 24/5/2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si.Apt dan Tri Wulandari, SH. selaku pemeriksa tanpa menyebutkan bagaimana barang bukti dimaksud sampai di Laboratorium Kriminalistik, sehingga surat dakwaan ditengarai tidak lengkap dan bertentangan dengan pasal 143 ayat 3 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

     

    Selain itu ungkap PH terdakwa dalam surat dakwaan primair JPU, dalam menyusun Locus Delicti dan Tempus Delicti tidak jelas, dimana JPU menyebutkan locus delicti berada di Jl. Kp. Muara Bahari, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih wilayah hukum lingkungan PN Jakarta Utara, sementara dalam surat dakwaan Subsider ke-1 dan 2 menyebutkan bahwa, lokus delicti berada di Jl. Wijaya 2 Rt. 006/015, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, begitu juga mengenai Tempus Delicti tidak jelas/kabur, dimana dalam surat dakwaan Primair JPU menyebutkan pada hari Sabtu, 02/4/2022 pada pukul 22.00 WIB atau pukul 16.30 WIB, sementara dalam dakwaan Subsider JPU menyebutkan Tempus Delicti pada hari Minggu tanggal 03/04/2022 Sekitar pukul 07.00 WIB, di balkon kontrakan terdakwa lantai 2, Kontrakan Ambon Jl. Wijaya 2 Rt. 006/015, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, hal ini jelas kekeliruan dan kekaburan tempus delicti, ungkapnya.

     

    Dia menambahkan, mengenai waktu, terdapat perbedaan yang signifikan dimana dalam surat dakwaan JPU disebutkan bahwa saat, AA Daftar Pencarian Orang (DPO), menelepon terdakwa pada pukul 22.00 Wib namun terdakwa tiba di lokasi yang ditentukan AA (DPO) pada hari yang sama pukul 16.30 Wib, artinya terdakwa sudah lebih duluan tiba dilokasi yang ditentukan AA (DPO) yaitu, pukul 16.30 wib, sementara AA (DPO) baru menentukan lokasi, dimana narkotika  itu diambil terdakwa pada pukul 22.00 wib, disini sudah jelas kejanggalan dan kekeliruan dalam surat dakwaan JPU, hal ini bertentangan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP,  Pasal 143 ayat (3) huruf (b) disebutkan Penuntut Umum membuat surat dakwaan dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan jelasnya.

     

    Begitu juga tentang BAP dianggap tidak sah, hal ini dapat dilihat dari Surat Dakwaan JPU, khususnya dalam Subsidair ke 1 dan 2, bila dicermati seluruh saksi-saksi verbalisme dalam BAP adalah sama (copy paste) dari keterangan saksi yang satu untuk dipergunakan sebagai keterangan yang lainnya, artinya pemeriksaan terhadap saksi-saksi tidak dilakukan sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 2 KUHAP yang berbunyi : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

     

    Keganjilan lainnya adalah diabaikan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum dalam penyidikan, dalam penyidikan polisi disebutkan, bahwa tersangka telah didampingi PH bernama, Daud Muslim, yang ditunjuk polri, namun terdawa tidak pernah memberikan Surat Kuasa sebagai PH ditingkat penyidikan dan hanya akal-akalan penyidik saja, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasak 56 ayat (1) KUHP yang merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang wajib ditaati dalam penegakan hukum pidana dan memiliki konsekwensi hukum bila dengan sengaja mengabaikan atau lalai menerapkan hukum acara sebagaimana kaidah hukum seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), No. 510 K/Pid/1988 tanggal 28/4/1988 yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, berikutnya Putusan MARI No. 1565/K/pid/1991 tanggal 16/9/1993 yang menyatakan, apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi, seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tututan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, sebutnya.

     

    Dari uraian tersebut diatas bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap terdakwa Ruben tidak melaksanakan perintah pasal 56 ayat (1) KUHAP maka Penyidikan dianggap cacap hukum dan atas dasar alasan hukum tersebut diatas PH terdakwa memohon kepada Majelis hakim agar menerima nota keberatan (eksepsi) ini dapat diterima, serta menyatakan Surat Dakwaan yang dibuat JPU No. reg. Perk : PDM-170/IIBKSI/07/2022 tanggal 19/7/2022 adalah hasil dari bentuk pelanggaran formal yuridis dan harus dinyatakan batal demi hukum dan membebaskankan terdakwa Ruben Hamonangan Silitonga alias Ruben dibebaskan dari tahanan serta membebankan biaya perkara kepada negara. mohon Manotar mengakhiri eksepsinya.

     

    Atas nota keberatan (eksepsi) dari PH terdakwa, JPU Satria Sukmana akan menjawab secara tertulis dan akhirnya Ketua Majelis Hakim Ranto mengatakan bahwa sidang akan dilanjutkan pada Selasa tanggal 23/8/2022 sambil mengetok palu pertanda sidang ditutup

     

    Sidang perkara pidana khusus No. 422/Pid.Sus/2022/PN.Bks dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ranto Indra Karta, SH., MH, masing- masing anggota, Beslin Sihombing SH., MH dan Abdul Rofik SH., MH serta dibantu Panitera Pengganti (PP),  lydia, di Pengadilan  Negeri (PN) Bekasi Kelas 1A Khusus, dengan acara pembacaan nota keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum (PH) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada  terdakwa Ruben Hamonangan Silitonga alias Ruben yang dijerat dengan pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. (beresman).

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +