• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Terkait Dugaan Pungli, LAMI Harapkan Kejari Jangan Tebang Pilih

    Sku Metropolitan
    03/08/22, 20:13 WIB Last Updated 2022-08-03T13:13:20Z



    KAB BEKASI, MEDIA METROPOLITAN—Penahanan Kepala Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,  oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi Kepala Desa lainnya.


    Hal itu diungkapkan, Koordinator Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kabupaten Bekasi, Tjandra Tjipto Nigrum, kepada wartawan Rabu, (3/8).


    Tjandra Tjipto Nigrum, mengatakan, kami mengapresiasi langkah Kejari mengusut dugaan pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau mafia tanah di Kabupaten Bekasi.


    "LAMI berharap Kejaksaan Kabupaten Bekasi bisa menuntaskan kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi termasuk masalah Tanah Kas Desa (TKD), yang disinyalir didesa lainpun ada juga melakukan hal pungli terkait PTSL, jangan sampai tebang pilih," kata Tjandra.


    Menurutnya,   pada tahun 2021, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi menargetkan sertifikasi tanah untuk 50.000 peta bidang tanah dan 70.000 sertifikat hak atas tanah (SHT), tersebar di 54 desa dan 12 kecamatan, uangkapnya.

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah melakukan penahanan terhadap tersangka PH Kepala Desa Lambangsari dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kekuasaan Perangkat Desa Lambangsari atas permintaan dugaan sejumlah uang dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Desa Lambangsari Kecamatan Tambun  Selatan, Kabupaten Bekasi Tahun 2021.


    Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Barkah Dwi Hatmoko, mengatakan, penyidikan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang keberatan atas permintaan sejumlah uang dalam proses PTSL, hal tersebut berawal dari ditetapkannya Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi pada tahun 2021.

     

    Terang Barkah Dwi Hatmoko, para warga yang mendaftarkan tanahnya untuk mengikuti Program PTSL dilakukan dengan mengajukan berkas permohonan ke masing masing Ketua RT, selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke Ketua RW, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Sekdes dan terakhir diserahkan kepada Kepala Desa Lambang Sari untuk selanjutnya diserahkan Ke pihak BPN. Selanjutnya untuk penyelenggaraan PTSL ini Kepala Desa Lambang Sari mengadakan rapat bersama dengan Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kadus, Ketua RW,

     

    "Ketua RT yang pada pokoknya dalam keputusan rapat tersebut Kepala Desa Lambangsari memerintahkan kepada Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kadus, Ketua RW, dan Ketua RT untuk meminta uang kepada para warga yang mau mengikuti program PTSL agar membayar sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu) untuk tiap sertifikat dan uang tersebut dikumpulkan kepada Kepala Desa Lambang sari, namun untuk biaya patok, materai, fotokopi dan lain sebagainya dibebankan kepada pemohon," kata Barkah Dwi Hatmoko.

     

    Menurut Barkah, total permohonan yang masuk untuk mengikuti program PTSL di Desa Lambangsari adalah sebanyak 1165 sertifikat untuk tiga dusun dan terkumpul total uang hasil pungutan PTSL sebesar Rp.466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah).


    "Bahwa ada dugaan masih ada permintaan uang dengan jumlah yang lebih besar terkait penyalahgunaan permohonan PTSL dari pemohon badan hukum atau perusahaan dan untuk kepentingan penyidikan, terhadap tsk PH saat ini telah dilakukan penahanan untuk waktu 20 (dua puluh) hari hingga 21 Agustus 2022," tandasnya. (dpt)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +