• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Langgar Pengolahan Limbah, PT SLK Dikenakan Sanksi

    Sku Metropolitan
    28/09/22, 22:07 WIB Last Updated 2022-09-28T15:07:30Z

     


    KAB BEKASI, MEDIA METROPOLITAN—Setelah dilakukan proses hampir tiga bulan, dan terbukti terbukti melakukan pencemaran lingkungan, akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi kepada PT Saranagriya Lestari Kemarik (SLK), Rabu (28/9/2022.

    Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menjelaskan, ada laporan dari warga mengenai adanya pencemaran sungai dan udara dari perusahaan yang memproduksi keramik beserta genteng tersebut.

     

    "Prosesnya sendiri sudah berjalan sejak tiga bulan lalu, ada laporan dari masyarakat lalu dicek oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi," ucap Dani di lokasi.

     

    Setelah diamati, dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut, ternyata masuk kategori menengah hingga tinggi. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan DLH Jabar.

     

    "Risiko dampak lingkungan ternyata menengah tinggi, kewenangannya ada di Pemprov Jabar, maka kami laporkan ke DLH Pemprov Jabar, kemudian ditindaklanjuti, direspon, akhirnya diputuskan bahwa memang ada 13 item pelanggaran dalam aspek pengelolaan, terutama limbah cair dan udara," ungkapnya.

     

    Menurut, Dani, terdapat pelanggaran dalam proses pembuangan limbah hasil sisa produksi. Didapati Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam proses produksi, sehingga pembuangan limbah harus dilakukan sesuai prosedur.

     

    "Ada keramik lantai, genteng dan lainnya, proses pencampuran bahan kimia ada, diantaranya B3. Penanganannya ternyata tidak sesuai dengan prosedur dan UU," kata Dani.

     

    Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan DLH Jabar, Arif Budhiyanto, yang jga hadir pada acara tersebut menjelaskan, PT Saranagriya Lestari Kemarik terbukti melakukan pelanggaran, Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

     

    Pihak perusahaan diminta untuk melakukan perbaikan mengenai manajemen pengelolaan limbah beserta izin-iziin yang lainnya, selama 180 hari, ungkapnya.

     

    "Seperti yang ada diaturan paksaan dari pemerintah, bisa dilakukan pembekuan izin sementara atau ditingkatkan ke dalam ranah pidana sesuai dengan Pasal 100 UU Lingkungan Hidup," ucap Arif. (dpt)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +