• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Papmiso Kab Bekasi Keluhkan Biaya Sertifikat Halal

    Sku Metropolitan
    21/09/22, 21:46 WIB Last Updated 2022-09-22T14:59:07Z

     


    KAB BEKASI, MEDIAMETROPOLITAN-- Pedagang Mie Ayam dan Bakso (PAPMISO) di Kabupaten Bekasi mengalami kesulitan mengurus sertifikat Halal, karena biaya yang terlalu mahal. Hal itu dikatakan Ketua Paguyuban Pedagang Mie Ayam dan Bakso (Papmiso) Indonesia, Bambang Haryanto, kepada wartawan.


    Bambang Haryanto, menjelaskan,  yang belum sinkron adalah, kemauan kami sebagai pedagang bakso dan penyelenggara,  dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ada perbedaan. Bagaimana tukang bakso masuk dalam kategori high risk, jadi berisiko tinggi produknya, sehingga tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Ini kontraprofuktif dengan keinginan Pak Presiden yang menginginkan agar tukang bakso ini diberi secara gratis karena ini UMKM. Karena pedagang keliling, omzet paling banyak Rp 300 ribu perhari. Untuk ngurus sertifikasi halal hingga Rp 3,2 juta apakah mampu?, katanya heran.


    “Ini kontra produktif dengan keinginan Pak Presiden, yang menginginkan agar tukang bakso ini diberi secara gratis, karena ini UMKM,” kata Bambang, Rabu (21/09).


    Menurutnya, proses pengajuan sertifikasi halal bagi pedagang bakso tergolong sebagai pengajuan reguler, yang biayanya harus ditanggung sendiri oleh para pedagang.


    Sebab, bahan baku utama pembuatan bakso berasal dari olahan daging yang masuk daftar bahan baku berisiko tinggi, atau high risk, sehingga harus ditelusuri terlebih dahulu sertifikasi kehalalannya, baik di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) maupun penyembelihnya.


    “Kami sebagai pedagang bakso dan penyelenggara dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), belum sinkron. Ada perbedaan bagaimana tukang bakso masuk dalam kategori high risk, jadi berisiko tinggi produknya, sehingga tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis, kecuali jika difasilitasi pemda,” tutur Bambang.


    Jumlah anggota Papmiso Kabupaten Bekasi, ada 2.500 pedagang. Pemda Kabupaten Bekasi hanya membantu, 46 serifikat halal, makanya perlu didorong agar, Dewan tahun depan bisa lebih banyak lagi menganggarkan untuk lebih banyak, kalau bisa ratusan, karena semua UMKM.ungkapnya.


    Sementara itu, Kepala Koordinator Sertifikasi Halal Kemenag RI, Ahmad Sunandar menjelaskan, pada dasarnya biaya pengurusan sertifikasi halal hanya sebesar Rp 660 ribu.


    “Sekarang ada tarifnya, saya rasa kompetitif lah, kalau bagi UKM hanya Rp 660 ribu, untuk siapa uangnya? Rp 350 untuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), BPJPH sebesar Rp 200 ribu, lalu Rp 100 ribu untuk sidang fatwa,” terang Sukandar.


    Sukandar mengharapkan, agar proses peninjauan bisa dipersingkat, sehingga memangkas biaya pengajuan sertifikasi halal oleh para pedagang bakso.


    “Tapi untuk di Kabupaten Bekasi ini, saya rasa transportasi untuk auditor ini tidak perlu lah nginap karena dekat, satu hari selesai lah. Tidak harus sampai Rp 3 juta, paling saya rasa hanya Rp 1,5 juta saja kalau cuma satu produk,” imbuh Sukandar.


    Sementara itu, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM memberi kemudahan bagi 1.000 pedagang mie dan bakso di Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan usahanya dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Dengan pendaftaran tersebut, mereka berharap usahanya mendapat pengakuan dari Negara, serta dimudahkan dalam pengajuan berbagai program bantuan.

    Pendaftaran ini dilakukan dalam kegiatan Akselerasi Transformasi UMKM informal ke formal yang digelar Papmiso beserta Kementerian Koperasi dan UKM, di Graha Pariwisata, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Rabu (21/9).


    Tidak hanya NIB, pada kesempatan tersebut para tukang bakso pun mendaftarkan usahanya dalam program sertifikasi halal. Kemudian mereka pun turut terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pengajuan kredit usaha Bank BJB.


    Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, pendaftaran NIB bisa menjadi peluang bagi pedagang mie dan bakso untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu, pihak perbankan juga turut dihadirkan dalam proses pendaftaran ini.


    “Ada banyak yang bisa dimanfaatkan dari NIB ini, bisa dengan KUR atau kredit Mesra yang jadi program Pemprov Jabar di Bank BJB,” terang Dani.


    Disisi lain, lanjut Dani, Pemkab Bekasi akan memfasilitasi juga pemasaran produk pedagang mie dan bakso secara daring (online). Para pedagang dapat memasarkan produk mereka dalam loka pasar (marketplace) milik Pemkab Bekasi, yakni Bekasi Berani Beli (Bebeli).


    “Ini merupakan marketplace lokal milik Pemkab Bekasi yang bisa dimanfaatkan. Tinggal daftar dan segera pasarkan produknya secara daring. Nanti ongkirnya ditanggung oleh Pemkab Bekasi. Saya sangat berharap, usaha mie dan bakso ini juga benar-benar pulih,” imbuh Dani. (Ely)


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +