• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Disinyalir Dakwaan Kabur, Terdakwa Bebas

    Sku Metropolitan
    03/10/22, 10:28 WIB Last Updated 2022-10-03T03:28:10Z


    KOTA BEKASI, MEDIA METROPOLITAN--Perkara pidana khusus No. 463/Pid. Sus/2022/PN.Bks, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap  terdakwa MZ ditolak majelis hakim karena JPU tidak cakap membuat dakwaannya sehingga tedakwa bebas demi hukum, disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Selasa, 27/9/2022.

     

    Perkara Cabul atau Persetubuhan anak dibawah umur terdakwa MZ dijerat Pasal, 81 ayat (2), Jo Pasal 76 atau Pasal 82 ayat (1), Jo Pasal 76 (e) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No. 1, Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua UU RI. No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

     

    Perkara cabul tersebut, dipimpin Ketua majelis hakim Hosian Sidabalok, didampingi  anggota majelis hakim, Ambo Mase dan Nur Iswandi serta dibantu Panitera Pengganti, Eri Ernina Ratih.

     

    Ketua majelis Hakim Hosiana kepada Metropolitan menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  tidak sesuai dengan yang  diamanatkan oleh Kitap Hukum Acara Pidana (KHAP), khususnya  pada pasal 143, ayat 2, UU no 8 tahun 1981.

     

    Menurut hakim Hosiana didalam pasal 143 ayat 2 jelas diatur tata cara atau syarat pembuatan surat dakwaan, baik secara  formil dan materil. Surat dakwaan secara formil mengatur mengenai pencantuman identitas hingga pekerjaan terdakwa.

    Sementara syarat materil yang meliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

     

    Surat dakwaan dapat dikatakan cermat, jelas dan lengkap apabila menguraikan dan memberi gambaran secara utuh tentang tindak pidana yang dilakukan. Implikasi surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap terhadap pokok perkara adalah perkara tidak dapat dilanjutkan untuk proses selanjutnya.

    " Perkara ini murni penilaian hakim terhadap surat  dakwaan yang diajukan JPU karena tidak sesuai dengan amanat pasal 143 KHAP, bukan semata-mata atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa" Sebutnya.

     

    Sementara JPU Yois Yufica Citra mengatakan, " Sory pak saya tidak berani memberi tanggapan takut ditegur oleh atasan, saya harus ijin dulu" sebutnya.

    Lain lagi jawaban  Kajari Kota Bekasi, Laksmi Indriyah R, ketika ditemui di Basement Kejaksaan, mengatakan " Sory ya pa, saya lagi sibuk belum bisa," ujarnya.

    Ketika hendak dikonfimasi ke Kasi Pidum, Dennie Sagita, menurut salah seorang stafnya yang tidak bersedia disebut namanya, mengatakan " Pa, bapak lagi vicon silakan ditunggu", sebutnya, namun dari siang hingga sore tetap belum bisa ditemui. (Sirait)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +