• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Pejabat Kejari Kota Bekasi Kembalikan Uang Gratifikasi ke KPK

    Sku Metropolitan
    10/11/22, 20:19 WIB Last Updated 2022-11-10T13:19:36Z

     


    KOTA BEKASI, MEDIA METROPOLITAN--Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai lembaga penegak hukum dapat diduga terlibat dalam kasus menerima uang gratifikasi atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan Walikota Bekasi, Rahmad Efendi, non aktif beserta pejabat lainnya, yang pada saat ini sedang menjalani hukuman atas putusan Pengadilan Tipikor Bandung.

     

    Pengembalikan uang gratifikasi dari Kejari Kota Bekasi ke KPK dapat diketetahui dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bandung, tertulis , Uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdri Ratna Herawati, SH, selaku bendahara, penerima Kejaksaan Negeri Kota Bekasi ke rekening Penampungan KPK, Perkara Kota Bekasi, di BNI nomor. 844202202570064 tanggal 24/02/2022.

     

    Menurut Fernando Nababan, SH.,MH. Pengamat Hukum Kota Bekasi, mengatakan, pengembalian uang yang dilakukan Kejari Kota Bekasi, hal itu sudah jelas karena si-pemberi telah terjerat dengan kasus hukum KPK.

     

    "Sudah jelas fakta bahwa pengembalian yang dilakukan oleh bendahara kejaksaan itu, harus didalami betul oleh KPK karena hal tersebut sudah merupakan bukti permulaan kejahatan," ujar Nando

     

    Oleh karena itu, KPK untuk diminta mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi, suap, atau gratifikasi dalam rangka menyelamatkan keuangan APBD Kota Bekasi.

     

    Aldo melanjutkan, pengembalian uang hasil korupsi, suap atau gratifikasi dapat dinilai pengembalian  keterpaksaan agar terelak dari jeratan hukum.

     

    “Pejabat si-penerima adalah penegak hukum, seharusnya sadar akan sumpahnya, kalau memang ada niat mengembalikan, ketika menerima uang tersebut, seharusnya langsung dilaporkan ke KPK, namun setelah si-pemberi suap itu terseret kasus hukum baru dikembalikan, namun bila si-pemberi suap tidak terseret hukum oleh KPK maka selamatlah uang tersebut untuk dinikmati Kejari Kota Bekasi.

     

    Atas kejadian  seperti itu telah terjadi unsur kesepakatan jahat. Maka baik si-pemberi maupun penerima harus diberikan sanksi pidana,” tegas Nando mengakhiri.

     

    Ketika dikonfimasi ke Kajari Kota Bekasi, Laksmi, (4/11/22) menurut Staf Intel, Gofar mengatakan, " untuk konfirmasi telah diarahkan ibu ke Kasi Intel, Yadi, akan tetapi bapak Yadi sedang Vikon," sebut Gofar.

     

    Hal yang sama dialami para wartawan Kota Bekasi, Rabu, 9/11/22

    Menurut Binsar Manurung dari  Media Patroli Bins dan selaku Bendahara  Ikatan Media Online (IMO) Indonesia DPW Jabar, mengatakan di Lobby Kejari  "Kedatangan saya dan Rekan Media lainnya, untuk meminta konfirmasi, mengenai dugaan Gratifikasi oleh Kejaksaan Kota Bekasi dalam kasus Walikota Rahmat Efendy nonaktif , isyu yang sudah santer di Kota Bekasi. Saya mengharapkan Kejari Kota Bekasi terbuka untuk informasi kepada masyarakat khususnya kepada media. Kami hanya diterima staf Kajari Kota Bekasi, Gofar yang mengatakan Kasi Intel, Yadi berjanji akan menerima media minggu depan, ujar Binsar. (beresman)

     

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +