• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Pengacara Walk Out Dari Persidangan

    Sku Metropolitan
    16/11/22, 08:22 WIB Last Updated 2022-11-16T01:22:35Z

    KOTA BEKASI, MEDIA METROPOLITAN--Sidang perkara narkotika, No. 422/Pid.Sus/2022/PN.Bks kuasa hukum terdakwa, Dr. Manotar Tampubolon, SH, MA, MH dan Nancy Olivia Sitompul, SH. Yang tergabung di LBH Patriot Kota Bekasi, walk-out dari ruang persidangan PN Bekasi, 15/11/22.

     

    Setelah persidangan dibuka oleh Ketua Majelis yang dipimpin Ranto Indra Karta, SH, MH , dibantu anggota majelis, Sarah Lowis, SH, MH dan Beslin Sihombing SH, MH. Kemudian kuasa hukum terdakwa Dr. Manotar memberikan surat dan meminta kepada majelis agar kliennya, Ruben Hamonangan Silitonga, wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum, karena masa penahan kliennya sudah berahir, sebagaimana diatur dalam  Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebutnya

     

    Sambil buka Toga berkata, "Mohon majelis yang mulia, klien saya, Ruben Silitonga, dikeluarkan dari tahanan hari ini juga, karena batas penahan klien saya telah berakhir dan malah telah lewat 26 hari, jadi persidangan dalam perkara ini tidak ada lagi." sebutnya, sambil keluar dari ruang sidang dan menyuruh  kliennya Ruben untuk meninggalkan ruang sidang yang ada di LP, karena Persidangan secara elektronik.

     

    Lebih jauh Dr. Manotar menjelaskan kepada Metropolitan. Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Ruben (kliennya) adalah sebagai berikut

     

    Penahanan terhadap terdakwa oleh Penyidik Polri, hal itu diatur pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP.

     

    Dalam ayat 1, disebutkan dengan jelas. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari (20 hari), dan di ayat 2, Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh JPU paling lama empat puluh hari (40 hari)

     

    Kemudian masa penahanan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat 1 dan 2

     

    Pada ayat 1, disebutkan, Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

     

    Dan ayat, 2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat, 1. apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama tiga puluh hari.

     

    Sementara masa penahanan tersangka/ terdakwa oleh JPU, sebagai mana diatur pada pasal 26, ayat1, dan 2.

     

    Dalam ayat 1, disebutkan, Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari dan ayat 2, disebutkan Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama enam puluh hari.

     

    Jadi total masa penahanan yang bisa dilakukan oleh penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim / Ketua PN Kota Bekasi menurut hukum adalah 60 hari +50 hari + 90 hari, bila dijumlahkan adalah 200 hari. sebutnya

     

    Bila dihitung bahwa tersangka/terdakwa telah dilakukan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 4 April 2022 hingga hingga Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi Kelas IA Khusus telah menahan terdakwa hingga tanggal 15 Nopember 2022, belum selesai pemeriksaa dilakukan. Artinya terdakwa sudah menjalani tahanan selama 226 hari  dan sudah lebih 26 hari dari ketentuan KUHAP.

     

    "Penahanan terdakwa selama 26 hari adalah penahanan sewenang-wenang dan melanggar KUHAP (Arbitrary Detention) serta melanggar Hak Asasi Terdakwa." Ujar Dr.Manotar.

     

    Sebelum sidang ditutup, ketua majelis Ranto Indra Karta, SH.,MH. menjelaskan kepada terdakwa Ruben, bahwa persidangan ini tidak ada yang salah, sudah sesuai ketentuan (KUHAP), dan tetap tetap akan berlanjut, bila penasehat hukum tetdakwa tidak datang lagi, majelis hakim tetap akan menunjuk penasehat hukum buat terdakwa, yang hari ini jadwal sidang untuk memeriksa/ medengar saksi yang meringankan terdakwa, minggu depan akan dilanjutkan, terang Ranto.

     

    Senada dengan aggota majelis, Beslin Sihombing, SH.,MH. juga sebagai Humas di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Kusus menerangkan pada Media. Penasehat hukum itu mungkin keliru saat membaca KUHAP tentang penahanan seseorang tersangka atau terdakwa, di dalam pasal 29 sudah sangat jelas diatur  tentang waktu dan lamanya perpanjangan penahanan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa,

     

    Jelas disebutkan, Perpanjangan penahanan atas dasar permintaan dan Iaporan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dan dalam tingkat penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, begitu juga pada pemeriksaan dalam tingkat Pengadilan Negeri diberikan oIeh Ketua Pengadilan Tinggi, bila pemeriksaan tingkat banding diberikan oleh Mahkamah Agung dan terakhir pemeriksaan tingkat Kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung, kalau begini dimana salahnya. tanya Beslin.


    "Saya sangat menyayangkan tindakan Pengacara seperti itu, pada hal saya sudah memanggil dia untuk duduk dan bicara baik-baik dengan majelis, malah teriak-triak kepada terdakwa agar tidak mengikuti sidang. Ujar   humas (beresman)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +