• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Pengelola SMKN 3 Cikarang Barat Diduga Jadikan Siswa Jadi Sumber Penghasilan

    Sku Metropolitan
    22/11/22, 08:56 WIB Last Updated 2022-11-22T02:01:25Z

     


    KAB BEKASI, MEDIA METROPOLITAN--Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah harus menjamin setiap anak untuk mengikuti program wajib belajar tanpa memungut biaya.


    Agar bisa terlaksans sekolah gratis, setiap sekolah diberikan bantuan untuk melaksakan operasional dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terebut atau dana BOS.


    Maka sekolah yang telah mendapat bantuan BOS tersebut tidak diperkenankan lagi untuk memungut biaya atau sumbangan dari para peserta didiknya atau wali murid.


    Juga dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012. Dalam Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan / atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.


    Namun demikian. Sepertinya peringatan itu tidaklah membuat pengelola sekolah, terutama sekolah negeri mentaati aturan. Tetap saja bermacam alasan dan yang lebih sering mengkambing hitamkan ” Komite Sekolah “, padahal yang dimaksud komite sekolah disini tidak lebih dari oknum oknum yang disinyalir ikut kongkalikong melakukan pelanggaran ini.


    Seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  (SMKN ) 3 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.


    Para orang tua siswa, pada tahun pembelajaran 2022/2023, ketika masyarakat masih ngos – ngosan menghadapi kesulitan ekonomi di situasi Pandemi covid -19.


    Pengelola SMKN 3 Cikarang Barat, dengan sangat beraninya memungut biaya dari para wali murid, untuk Iuran Penyelengaraan Pendidikan (IPP), untuk kelas 10 sebesar Rp 200.000/ bulan dan biaya pembelian seragam yang harganya diatas satu juta rupiah.


    Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika Republik Indinesia (LP2TRI), Marius S, menjelaskan, diduga pengelola sekolah melakukan penekankan kepada wali murid. Adapun dugaan pungutan liar (Pungli yangdilakukan pengelol sekolah SMKN 3 Ckarang Barat antara lain, Biaya pembangunan yang harus dibayarkan oleh orangua siswakelas 10 sebesar Rp 3.000.000,/siswa, serta kelas 11 dan 12 sebesar 3.500.000,/siswa sekalian uang perpisahan, katanya.


    Menurutnya, seluruh pungutan dan sumbangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), Nomor 44 Tahun 2012. Dalam Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan / atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.


    “Apapun bentuknya, satuan pendidikan dasar di bawah pemerintah dilarang memungut iuran, titik, tidak ada alasan apapun,” katanya Jumat (18/11/2022).



    Marius menambahkan, masalah penjualan seragam telah dilarang, melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 12 huruf (a) menyebut, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah, uangkapnya.


    “Kami menduga Pegelola sekolah telah mengkakangi Peraturan Pemerintah. Saya mengharapkan Aparat Penegak Hukum (PH) mengusut dugaan pungutan yang dilakukan oleh pengelola SMKN3 Cikarang Barat, tutupnya.


    Selain masalaha pungutan dan jual seragam, pelaporan  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diduga terjadi rekayasa. Dikutip dari Sisitim Informasi BOS Salur, Tahun 2020 Tahap pertama (1), pengelola sekolah mengaloksasikan anggaran nutuk Kegiatan Pemebelajaran dan Ekstrakurikuler sebesara Rp 49.300.000, Tahap kedua (2), sebesar Rp 15.490.000 dan tahap ke tiga (3) sebesar Rp 3.000.000, total dalm satu tahun Rp 67.790.000. Sementara untuk  tahun 2021, Tahap pertama (1), sebesar Rp 101.371,000, Tahap ke Dua (2) sebesar Rp 87.401.000, dan tahap ke Tiga (3) sebesar, Rp 28.625.000. Total 217.397.000.


    Besarnya biaya untuk kegiatan Pemebelajaran dan Ekstrakurikuler kami menduga terjadi rekayasa. Pasalnya sejak masa Pandemi Covid-19, Kegiatan pembelajaran pada tahun 2020 dan 2021 dilkasanakan secara Online. Apa kegiatan yang dlakukan hingga menghabiskan biaya ratusan juta? , katanya heran.


    Sementara itu, Kepala sekolah SMKN 3 Cikarang Barat, Firman Muhari, ketika mau dikonfirmasi di sekolahnya, Jumat, (18/11), tidak ada ditempat.


    Ketua Komite Sekolaha SMKN 3 Cikarang Barat, Bambang, ketika dikonfirmasi melalui Telepon genggamnya, membenarkan pungutan.


    Menurut Ketua Komite, biaya yang dipungut dari siswa tidak sama, kalau ada yang tidak mamu silahkan datang ke kami, katanya.


    Dia menambahkan, biaya yang dipungut dari siswa diperuntukkan untuk membayar gaji guru honor yang jemlahnya kurang lebih 60 orang. Gaji guru honor yang satiap bulan harus dibayarkan Rp 2,400.000/orang, katanya.


    “Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMKN 3 Cikarang Barat hanya 2 orang, selebihnya guru Honor, yang menjadi beban sekolah” katanya.(dpt/M.Joko)


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +