• Jelajahi

    Copyright © m.metropolitan.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Proyek Perbaikan Kantor Desa Cigadog Diduga Tidak Sesuai Aturan

    Sku Metropolitan
    28/11/22, 09:32 WIB Last Updated 2022-11-28T02:32:51Z

     

    TASIKMALAYA MEDIA METROPOLITAN---Proyek perbaikan Kantor Desa Cigadog Lewisari, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya diduga fiktif dan tidak sesuai aturan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang (UU) Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) perubahan ke II, Nomor : 70Tahun 2012, tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

     


    Pekerjaan pemasangan Kanovi dihalaman Kantor Desa Cigadog dinilai tidak transparan, pasalnya dilokasi proyek tidak ditemukan papan informasi tentang proyek tersebut (papan proyek), hal tersebut membuat masyarakat merasa kesulitan untuk mengetahui berapa besaran Anggaran dan Volume pekerjaannya, sontak menjadi sorotan dan pertanyaan dari beberapa kalangan masyarakat.

     

    Salah seorang tokoh masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya, mengatakan dari berapa bantuan yang diterima Desa seyogyanya dapat dimanfaatkan dengan bijak dan transfaran oleh pengguna anggaran. Seperti bantuan Pemerintah Pusat, pembangunan dari APBD Kabupaten dan bantuan Pemerintah Provinsi (Banprov) Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, telah diterima setiap Desa dan atau Kelurahan bahkan sudah ada yang mulai penggunaanya. "Sebaiknya pengguna anggaran harus transparan, biar masyarakat mengetahui setiap pelaksanaan pekerjaan atau pembangunan yang didapat dari bantuan pemerintah, ucapnya.

            

    Saat di konfirmasi kepada Kepala Desa, Cigadog, menurut salah seorang perangkat desa, Ade yang berada dilokasi, Sabtu,(26/11/2022), mengatakan bahwa

    "Pemasangan kanovi ini adalah anggaran dari Banprov, di kerjakaan dari hari kemarin, untuk papan proyeknya sudah di buat sama sekdes cuman belum di print ajah." cetus Ade.

     

    Pentingnya papan informasi proyek merupakan transparansi kepada masyarakat, hal ini sudah jelas dalam peraturan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan jasa.  (Padi)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Pendidikan

    +