Agar Tak Gelar Aksi di PDAM TB Ada Dugaan Upaya Berikan Amplop

oleh -212 Dilihat

 

Fhoto: Aksi Demo Gema Aksi dan Audensi Perwakilan Aksi dengan Pihak PDAM Tirta Bahagasasi, Kamis (12/11)/Doc


KAB.BEKASI, MEDIA METROPOLITAN – Pengangkatan Dirut PDAM Tirta Bhagasasi untuk ketiga kalinya terus menuai protes, hal itu terbukti dengan masih adanya aksi demo dari kalangan mahasiswa. Pihak PDAM terus berupaya agar aksi demo tersebut tidak dilakukan.

Bahkan sebelum mahasiwa melakukan aksi demo, salah seorang utusan PDAM berupaya menghubungi koordinator aksi agar demo sebelum demo di gelar.

Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi) diberikan sebuah amplop yang diduga berisi sejumlah uang, tujuannya agar tidak menggelar unjuk rasa kembali di depan Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi.

Namun, secara tegas amplop tersebut dikembalikan Koordinator Aksi, Jaelani Nurseha, kepada perwakilan PDAM Tirta Bhagasasi.

Aksi diterima Kabag Humas Fauzi, dan Kabag Hukum PDAM Tirta Bhagasasi Akhmad Gunawan, serta Staf Ahli Komar,” kata salah seorang sumber yang ikut audensi kepada Metropolitan melalui WthasApp, Kamis (12/11).

Ia pun menjelaskan, saat audensi dengan pihak PDAM Tirta Bhagasasi, salah seorang Perwakilan Aksi yang diterima melempar sebuah Amplop yang diberikan sebelum melakukan aksi. 

Kata sumber, menurut keterangan  Jaelani, sebelumnya Aksi dilakukan, malamnya bertemu dengan seseorang berinisial J. J memberikan sebuah amplop yang diduga berisi uang, agar Gema Aksi jangan melakukan demo. Lanjutnya lagi, J menjanjikan Jaelani untuk bisa bertemu dan berdialog langsung dengan Dirus (Direktur Usaha) dan Dirtek (Direktur Tehnik).

“Yang bersangkutan (red- Dirus dan Dirtek) tidak hadir makanya Amplopnya dilempar,” jelas sumber.

Kasubag Humas PDAM Tirta Bhagasasi, Ahmad Fauzi membenarkan perwakilan aksi diterima oleh Kabag Humas dan Kabag Hukum PDAM Tirta Bhagasasi Akhmad Gunawan, dan Staf Ahli Komar sekitar pukul 14: 00 Wib. 

Lanjutnya, audesni tersebut, perwakilan aksi menanyakan perihal kenaikan tarif , Ia pun menjawabnya bahwa PDAM Tirta Bhahasasi belum menaikan tariff.

“Hingga hari ini belum melaksanakan penyesuaian tariff, Informasi itu dari mana ?,” tanyanya kepada perwakilan audensi.

Ditanya, terkait kebenaran informasi bahwa di dugaan Gema Aksi diduga diberikan uang dalam sebuah amplop agar tidak unjuk rasa dan amplop dikembalikan perwakilan Gema Aksi saat audensi, Fauzi menyebutkan hal tersebut itu tidak ada.

Sedangkan, Koordinator Aksi Jaelani Nurseha mengatakan audensi dengan PDAM tersebut tidak ada hasil. Pihaknya audensi dengan Kabag Humas dan Kabag Hukum PDAM Tirta Bhagasasi Akhmad Gunawan, Kasubag Humas Fauzi dan Staf Ahli Komar.

“Yang menemui pihaknya adalah orang-orang tidak memiliki kebijkan,” kata Jaelani Nurseha.

Tanya soal adanya upaya oknum dari PDAM memberikan sebuah amplop sebelum Gema Aksi melakukan unjuk rasa, Jaelani membenarkan pihaknya sebelumnya diberikan sebuah amplop dan telah dikembalikan saat di forum.

“Ia, Vertikan aja itu di forum (red-Audensi) sehingga tidak ada bakal menemuin dan itu adalah sebuah bentuk protes kita,” ungkap Jalani.

Kemudian ditanya siapa yang memberikan amplop tersebut, Jalaeni malah menyebutkan bahwa tidak ada yang memberikan. Tetapi anehnya, Jaelani malah mengungkapkan pihaknya berencana akan membawa koper.

“Tidak ada yang ngasih (Red-Amplop), malah rencanya mau membawa koper. Habis cuma diisu-isuin doang sih, sebabnya kita kalau kita ngak aski dibilang kondusif, maksudnya apa, itu aja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi, Rabu, 12 /11/2020 Aksi Unjuk rasa tersebut karena akan adanya rencana kenaikan tarif harga PDAM, yang menurut mereka sangat merugikan pelanggan PDAM di masa pandemi ini.

“Kami sangat kecewa dan prihatin atas apa yang akan dilakukan serta apa yang akan di rencanakan oleh PDAM,” Kata Koordinator Aksi Jaelani Nurseha. Dia meminta kepada pihak PDAM agar mengurungkan niatnya untuk menaikan tarif harga, dan meminta pihak PDAM agar lebih fokus memperbaiki pelayanan. 

“Selain karena tidak maksimalnya pelayanan, kondisi saat ini ekonomi masyarakat sedang down karena Pandemi Covid 19, seharusnya PDAM Tirta Bhagasasi, Pemkot dan Pemkab Bekasi bisa memberikan kebijaksanaan untuk menunda dan baiknya memberikan diskon kepada pelanggan bukan malah berkeinginan menaikkan tarif air, selain itu kami minta agar PDAM terbuka soal mekanisme kenaikkan tarif. Jangan sampai ada yang dilompati dan tertutup mengakibatkan pelanggan murka,” pungkasnya.

Selain itu juga mereka menuntut agar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh WTP Swasta segera dibuatkan regulasi seperti perda maupun perbup untuk membatasi ruang gerak swasta dalam bisnis system penyediaan air minum (SPAM).

“Selama ini Water Treatment Plan (WTP) milik swasta yang ada di kabupaten Bekasi banyak yang menjual air langsung ke pelanggan, harusnya kan jual air baku dulu ke PDAM baru PDAM yang menjual ke Pelanggan dan hal tersebut jelas bertentangan dengan putusan MK bernomor 85/ PUU-XI/2003 yang menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA),” tutupnya.

Sampai sore hari massa aksi masih bertahan di depan kantor PDAM Tirta Bhagasasi. Mereka tetap menuntut direksi – direksi PDAM agar menemui mereka untuk menjelaskan mekanisme tahapan kenaikkan tarif air dan menjelaskan investasi SPAM oleh W TP Swasta. Unjuk rasa sebelumnya, Selasa 27 Oktober 2020, GEMA AKSI mengelar unjuk rasa penolakan rencana kenaikan tarif Air di Kantor Pusat PDAM Tirta Bhagasasi.

Dalam tuntutannya Koordinator Aksi Jelani Nurseha, mendesak Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim mundur dari jabatannya.

Massa menilai selain adanya rencana kenaikan tetapi menurutnya tidak Optimal dalam segi pendapatan 2 tahun terakhir BUMD ini tidak mencapai Target PAD yang ditetapkan Pemda Kabupaten Bekasi, artinya dari sektor pelayanan dan sektor Usaha PDAM tidak bekerja maksimal 100 persen atau totalitas. Kemudian, Berdasarkan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi, Tahun Anggaran (TA) 2017 Bagian laba atas penyertaan modal pada PDAM ditarget 12.248.184.622 dan terealisasi 12.248.184.622 atau 100%.

Sedangkan TA 2018 PDAM Tirta Bhagasasi ditarget 12.638.097.522 namun hanya terealisasi Rp. 4.000.000.000 atau 31,65%. lalu untuk TA 2019 pun PDAM tidak mencapai target PAD yakni target 11.876.591.238 terealisasi 9.014.688.760 atau 75,90%.

“Selain karena tidak baiknya pelayanan, adanya pandemi Covid 19 membuat ekonomi masyarakat down. Seharusnya PDAM Tirta Bhagasasi, Pemkot dan Pemkab Bekasi bisa memberikan kebijaksanaan untuk menunda dan baiknya memberikan diskon kepada pelanggan bukan malah berkeinginan menaikkan tarif air,” ungkapnya.

Iapun menyampaikan, perlu diketahui bahwa perusahaan yang di nahkodai oleh Usep Rahaman Hakim, belum lama ini perusahaan tersebut bersengketa dengan pelanggannya secara arbitrase. Gugatan arbitrase dengan putusan ber Nomor: 015/BPSK-BKS/2020. PDAM dinyatakan melakukan pelanggaran pasal 8 huruf e UUPK. Perusahaan Air ini terbukti bersalah memperdagangkan barang yang tidak sesuai mutu.

“Perusahaan Air ini terbukti bersalah memperdagangkan barang yang tidak sesuai mutu,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kasubag Humas PDAM Tirta Bhagasasi, Ahmad Fauzi membenarkan adanya aksi mahasiswa tersebut didepan kantornya. Ia menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menawarkan untuk berdialog akan tetapi massa aksi ingin ketemu langsung sama pihak Direksi.

“Kami sudah menawarkan untuk berdiskusi, tetapi mereka (Red-Massa Aksi)) tidak mau,” ucapnya.

Fauzi, menilai tuntuan yang disampaikan oleh aktivis mahasiswa di kantor PDAM Tirta Bhagasasi yang berkaitan hal surat keputusan (SK) pengangkatan, Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi harusnya mereka sampaikan kepada Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi.

 “Sebenarnya salah mereka menuntut kesini, Kalau urusan SK bukan Kita, ada di Bupati dan Walikota,” ucap Fauzi kepada Metropolitan, Selasa (10/11).

Ia menjelaskan bahwa surat pengakatan tersebut kewenangannya ada pada Bupati dan Dewan Pengawas sehinggga pada saat masiswa melakukan orasi pihaknya tidak dapat menjawab hal tersebut. 
Kemudian, adanya masiswa yang menayapaikan pemecatan terhadap direksi yang karena dinilai tidak dapat bekerja, Kata Fauzi bahwa hal tersebut juga merupakan Kewanangan Pemilik dalam hal ini adalah Bupati. 

Lanjuntnya, berkaitan tuntutan mahasiswa dengan kerjasama PDAM dengan Pihak ketiga, menurut Fauzi, bahwa bekerja sama dengan pihak ketiga ada aturan dalam Permendagri dan untuk realisasi capaian PAD PDAM ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi adalah merupakan ranah Dewan Pengawas dan Direksi melaporkan hal tersebut. 

“Laporan mengenai realiasai capaian PAD itu ada pada Direksi dan Dewan Pengawas. Terealisi atau tidak, saya tidak bisa menjawab hal tersebut,” kata Fauzi. 

Disinggung Posisi Jabatan Dewan Pengawas, Fauzi mengungkapkan saat ini posisi jabatan Dewan Pengawas di PDAM Tirta Bhagasasi masih kosong dan belum dilakukan pemilihan dan pengangkatan setelah enam bulan di Jabat Pelaksana Tugas (Plt) tehitung mulai bulan maret-september 2020. Jabat Plt Dewan pengawas diakuinya berdasarkan surat Keputusan Bupati dan Walikota Bekasi yakni tiga orang dari Kabupaten Bekasi dan 2 Orang lagi dari Kota Bekasi.

“Dewan Pengawas sebelumnya sudah habis masa Periodisasi di Maret 2020, Karena tidak ada pemilihanan maka diangkat Plt. Jabatan Plt terhitung dari Maret –September 2020. Harusnya dari September sampai hari ini sudah ada keputusan posisi jabatan Dewan Pengawas. Tapikan belum ada jabatan tersebut hingga hari ini masih kosong.,”jelas Fauzi.

 Lalu, Fauzi juga mengakui status PDAM Tirta Bhagasasi hingga saat ini masih perusahaan perseroan daerah (“perseroda”). 

“Itulah karena belum ada perobahan status kita hari ini. Jadi Satusnya masih Perseroda,” pungkasnya. (Ely/Martinus)

No More Posts Available.

No more pages to load.