KAB.BEKASI, MEDIA METROPOLITAN – KAB.BEKASI, MEDIA METROPOLITAN – Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja bersama Forkompida mengikuti rapat terbatas dengan Presiden RI, Joko Widodo membahas penanganan covid-19 melalui video conference di Command Center, Gedung . Diskominfosantik, Selasa (09/08/2020).
Hadir dalam Rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo tersebut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi penanganan COVID-19 di Jawa Barat yang dinilai terkendali. Dari laporan level kewaspadaan periode 3 hingga 9 Agustus 2020, tidak ada lagi Zona Merah atau daerah Risiko Tinggi di Jabar.
Rinciannya, pada periode tersebut, 14 kabupaten/kota termasuk ke dalam Zona Oranye (Risiko Sedang) dan 13 kabupaten/kota masuk Zona Kuning (Risiko Rendah). Sementara di level kecamatan, hingga 5 Agustus lalu, terdapat 228 kecamatan atau sekitar 36 persen merupakan Zona Hijau.
“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada gubernur, Forkopimda, bupati dan wali kota, jajaran Gugus Tugas, dokter dan perawat, tokoh masyarakat, relawan, TNI dan Polri, yang telah bekerja keras dalam mengendalikan COVID-19 di Jawa Barat sehingga kondisi-kondisi yang ada bisa dikendalikan,” ucap Presiden dalam arahannya kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung.
“Rata-rata semua sudah pada posisi (zona kewaspadaan) Kuning dan Hijau, saya harapkan ini terus dipertahankan dan dikendalikan. Syukur (jika) yang kuning semua bisa dilarikan (menjadi zona) ke Hijau,” tambahnya.
Kepada seluruh warga negara, Presiden pun mengingatkan untuk terus menaati protokol kesehatan hingga vaksin COVID-19 telah selesai diuji dan bisa digunakan.
“Saya ingatkan kembali ancaman COVID-19 belum selesai hingga vaksin (COVID-19) bisa divaksinasikan kepada seluruh rakyat di Tanah Air ini,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi yang diikuti bupati/wali kota secara virtual itu, Presiden juga mengingatkan mengenai pentingnya strategi intervensi berbasis lokal, di mana PSBB tingkat desa/kampung atau penanganan dalam skala kecil bisa memudahkan untuk memutus rantai penularan virus SARS-CoV-2.
“Saya kira ini sudah dikerjakan Jabar, agar diteruskan,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa urusan kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang sama penting sehingga kepala daerah harus jeli mengatur dua hal tersebut selama pengendalian pandemi.
“Tidak bisa hanya mengurus COVID-19, tapi urusan ekonomi tidak diurus. Ini akan menimbulkan problem sosial-ekonomi di masyarakat. Maka gas dan rem (antara kesehatan dan ekonomi) oleh bupati, wali kota, dan gubernur ini manajemennya harus dikendalikan dengan ketepatan yang baik,” tutur Presiden.
Presiden pun berpesan agar pemerintah daerah segera merealisasikan belanja APBD untuk mendorong pemulihan ekonomi. Hal itu juga menjadi upaya pemerintah agar Indonesia tidak masuk ke dalam resesi setelah pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua minus 5,32.
“Saya minta bupati, wali kota, gubernur, agar belanja dari APBD disegerakan. Kuncinya ada di bulan Juli hingga September supaya kita tidak masuk kategori resesi ekonomi. Begitu belanjakan segera mungkin, kemungkinan kita kembali lagi positif masih ada peluang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar sekaligus Gubernur Jabar Ridwan Kamil melaporkan, Jabar merupakan provinsi paling rawan dalam penularan COVID-19 dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa.
Namun, kekompakan semua pihak mampu membuat jumlah kasus di Provinsi Jabar berada di urutan kelima dari 34 provinsi di Indonesia. “Hingga saat ini kasus aktif tinggal 2.927 orang, yang sembuh sudah 4.444 orang,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.
Usai mengikuti Ratas, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyampaikan bahwa selama pelaksanaan PSBB proporsional tahap ketiga,perkembangan covid-19 di Kabupaten Bekasi lebih terkendali dibandingkan dari sebelumnya.
“Untuk Kabupaten Bekasi, perkembangannya lebih baik dari yang lalu, karena sudah tidak ada klaster baru untuk PSBB tahap tiga ini. Setelah tanggal 16 Agustus nanti, akan kita evaluasi kembali terkait PSBB tersebut,” ucapnya di Lobby Gedung Diskominfo.
Ia berharap kepada masyarakat Kabupaten Bekasi tetap disiplin agar tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga angka grafik kasus Covid-19 tidak semakin meningkat.
“Terkait dengan disiplin memakai masker, ini sudah merupakan protokol kesehatan yang terus kita sosialisasi, dan edukasi kan ke masyarakat. Sebetulnya masyarakat sudah nyaman menggunakan masker, tetapi kita akan terus lakukan himbauan-himbauan untuk protokol kesehatannya, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” pungkasnya. ( Ely/Martinus)