KABUPATEN BEKASI, MEDIA METROPOLITAN — Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) memastikan seluruh pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026 dilaksanakan sesuai mutu pekerjaan dan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak kerja.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran pembangunan infrastruktur senilai Rp164,22 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2026. Anggaran tersebut mencakup pembangunan sektor pendidikan sebesar Rp111.213.811.590, sektor kesehatan Rp20 miliar, serta pembangunan fasilitas pemerintah lainnya senilai Rp33.011.550.646.
Kepala DCKTR Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan hasil usulan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang hingga mendapat persetujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
“Oleh Bappeda, usulan ini dituangkan dalam RKPD sebagai program prioritas pembangunan tahun ini,” ujar Benny.
Menurut dia, sektor pendidikan masih menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur daerah. Pemkab Bekasi terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi peserta didik.
“Kami terus mengupayakan kelengkapan fasilitas pendidikan dengan membangun unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang dan berat, hingga pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah,” katanya.
Benny menjelaskan, peningkatan infrastruktur pendidikan merupakan hasil sinkronisasi program antara Dinas Pendidikan dan DCKTR Kabupaten Bekasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, diharapkan proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman dan mampu melahirkan generasi unggul di masa depan.
“Kita terus lakukan bersama Dinas Pendidikan agar siswa-siswi kita nyaman belajar. Mereka memiliki fasilitas pendidikan yang baik sehingga sesuai harapan Pemkab Bekasi dapat menjadi pelajar yang unggul,” ujarnya.
Selain sektor pendidikan, DCKTR juga melakukan pembangunan fasilitas pemerintah dan instansi vertikal guna mendukung sinergi serta koordinasi antarunsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi sejumlah sarana kesehatan, termasuk puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah.
Benny menegaskan, peningkatan kualitas layanan kesehatan harus didukung oleh ketersediaan gedung dan fasilitas kesehatan yang representatif. Menurutnya, puskesmas memiliki peran strategis sebagai pusat pencegahan penyakit dan promosi kesehatan masyarakat.
“Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pelayanan puskesmas, maka diperlukan gedung yang representatif. Puskesmas ini ditujukan sebagai upaya pencegahan dan promosi kesehatan,” jelasnya.
Ia berharap seluruh program pembangunan dan rehabilitasi yang telah direncanakan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan semakin optimal dan menjangkau lebih banyak warga. Dengan pembangunan yang berkualitas dan sesuai spesifikasi, manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi,” tandasnya.(Adv)
