TASIKMALAYA, MEDIA METROPOLITAN— Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Irigasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Kegiatan tersebut dikerjakan secara swakelola oleh kelompok tani. Tujuan pembangunan tersebut untuk meningkatkan hasil pertanian. Tetapi pelaksanaan pembangunan tersebut diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Hal itu terbukti dengan adanya pembangunan Bendungan atau DAM untuk mengairi persawahan di Kampung Cicaringin, Desa Jahiang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga dikerjakan asal jadi. Biaya Pembangunan bendungan tersebut bersumber dari DAK tahun anggaran 2020, sebesar Rp 114.000.000.
Pengamatan wartawan Metropolitan di lapangan, bahan material, seperti batu belah, diduga diambil dari sungai di sekitar lokasi pembangunan. Batu tersebut dibeli dengan harga Rp 200.000/ kubik. Penggunaan bahan batu dari kali tersebut diduga untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompok tani yang melakukan pekerjaan.
Sementara itu, Sekretaris Desa Jahiang, Undang S, ketika diminta tanggapannya tentang dugaan penyimpangan RAB dalam proyek pembangunan DAM yang dikerjakan kelompok tani Jembar 11, mengatakan, masalah teknis saya kurang paham, kami percayakan saja kepada kelompok tani yang melakukan pelaksanaan pembangunan, katanya.
“Coba koordinasi dulu ke pihak kelompok tani Jembar 11, kami mengharapkan pelaksanaan pembangunan sesuai aturan yang sudah ditentukan Pemerintah, agar hasil pembangunan tersebut bisa mensejahterakan para petani, ujarnya.
Terpisah, Dede, dari Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Salawu, ketika dikonfirmasi mengatakan, kalau masalah pembangunan itu bukan tanggung jawab saya. Kami dari BPP hanya mengajukan saja, ungkapnya.
