Fhoto : Sekdin Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Bekasi Imam Nugraha (kanan) dan Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Negara, Pranoto (kiri)/ Doc |
KAB.BEKASI, MEDIA METROPOLITAN – Terkait proyek pengerjaan pembangunan WC tahun anggaran 2020 sebanyak 488 toilet sekolah di 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, kini mulai ditangani penegak hukum.
Pihak-pihak yang terkaitpun sedang diperiksa Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini diakui Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi, Imam Nugraha, Senin (5/4/2021), saat ditanya Metropolitan diruang kerjanya, usai menerima perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi usai melakukan aksi mempertanyakan transparansi anggaran proyek pembangunan Water closet (WC) atau toilet yang dari APBD 2020.
“Sedang diperiksa di Polda Metro Jaya,” kata Imam didampingi oleh Kepala Seksi (Kasi)) Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Negara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Bekasi, Pranoto.
Dalam pemanggilan ini, Iman enggan berkomentar menyebutkan nama-nama yang saat ini sedang di periksa oleh dua penengak hukum terebut. Karena menurut dia, bahwa itu ranahnya disana, (Polda dan KPK, red). “Itu ranahnya disana,” jawab Imam singkat.
Pembangunan yang dilakukan dinas PUPR seharusnya memperhatikan skala prioritas pembangunan misalnya, pembangunan Wc di SD Negeri 04 Magunjaya yang kini sejumlah ruangannya ambruk, bahkan tidak dapat di fungsikan untuk kegiatan proses belajar mengajar (PKBM).
Didua sekolah itu, Dinas Pekerjaa Umum dan Perumahan Rakyat atau kini berganti nama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi malah membangun toilet sebagai alasan rencana tatap muka di sekolah.
Untuk itu, seharusnya pembangunan Water closet (WC) atau toilet oleh Dinas PUPR seharusnya mempertimbangkan kondisi atau kriteria sekolah serta melalui korndinasi dengan dinas pendidikan. Minimal adanya usulan dari pihak sekolah bahwa mereka membutuhkan pembangunan Water closet (WC) atau toilet itu sebagai salah satu sarana dalam proses belajar tatap muka.
Terkait pembangunan toilet itu, dua Kepala SMPN di Kecamatan Tambun Selatan menyebutkan, pihaknya tidak pernah mengusulkan pembangunan toilet di sekolahnya. Jadi kami hanya terima jadi saja, ujarnya. “Ya namanya bantuan kita terima saja, kalau usulan tidak ada,” kata dia.
Saat dipertanyakan terkait keterangan dua kepala SMP Negeri itu kepada Dinas Pekerjaa Umum dan Perumahan Rakyat atau yang sekarang berganti nama menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi, Iman mengajak Paranoto membantu menjawab, “coba pak, toilet itu dulu ada ya,” tanyanya kepada Parnoto.
“Tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 itu ada, dan proposalnya ada di kami,” ujar Pranoto.
Jawaban Pranoto itupun, kemudian disambung Imam, kemudian menjelaskan usulan pembangunan toilet tersebut ada dari pihak sekolah. Namun penjelasan Imam, ada “tapinya.”
“Ada, tapi tidak semua. Karena ini untuk persiapan tatap muka anak sekolah. Kedepannya juga kita akan bangun, seperti yang saja jelaskan sebelumnya,” kata Imam.
Namun, saat ditanya fungsi pembangunan itu untuk pengajaran tatap muka di sekolah, kenapa Dinas PUPR tidak membangun wastafelnya saja, karena di sekolah sudah ada Wc nya?.
Menurutnya, bahwa lokasi WC yang ada di sekolah tersebut berada di dalam ruangan, namun dia tidak menjelaskan secara detail. Kata dia, itu tidak sehat.
“Kalau kita merenovasi itu kurang baik, jadi kita mencari lahan lokasi yang pencahayaannya baik dan udaranya bagus yang tujuannya toilet itu lebih bersih dan higenis,” ucapnya.
Kemudian, Ia juga mengungkapkan pembagunan Wc disejumlah SD dan SMP di Kabupaten Bekasi, dari 800 sekolah, pihaknya baru merealisasikan sebanyak 488 kegiatan pembagunan toilet.
Baca Beritanya ;
Pada waktu itu, sebelum menjelaskan hal diatas, Imam terlebih dahulu menjelaskan terkait transparansi anggaran kegiatan proyek pengerjaan pembangunan WC yang dipertanyakan sejumlah mahasiswa.
Imam mengklain, pembagunan toilet ini sudah direncanakan sejak tahun 2018. Namun pembangunan baru terlaksana di tahun 2020. Karena adanya rencana pemerintah melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah tahun 2021.
Jadi, proyek itu, bukan hanya sebatas toilet saja yang dibangun, tapi ada sejumlah pasilitas penunjang.
“Disitu, ada dibangun toren air, ada rangka baja meletakkan toren, ada toren air yang di bawah. Kemudian, kita juga membagun bio septic tank, semuanya itu harga pablikasi,” kata Imam.
Selain itu, Imam menyebutkan, pihaknya juga ada membangun lima (5) Wastafel. Dimana Wastafel ini membutuhkan pipanisasi, baik itu dari toren air, maupun itu kepembuangan. “Semuanya itu satu kesatuan dalam pembangunan toilet tersebut,” ujar Imam.
Menurut Imam, beredarnya image (bayangan) di tengah masyarakat umum, bahwa kegiatan ini dinilai masyarakat hanya membangun toilet. Untuk itu, Imam meminta masukan, apakah pihaknya harus mengganti nama kegiatan sehingga tidak ada salah penilaian.
“Apakah perlu di revisi judulnya, misalnya “pembangunan sarana kerbersihan di lingkungan sekolah”. Karena orang yang menanyakan toilet, imagenya adalah bangunan toilet. Tapi sebenarnya, ini ada bangunan lain yang dibagun,” ungkapnya.
Kemudian, Imam menjelaskan , terkait pagu anggaran pembangunan WC tersebut, pihaknya juga sudah memberikan pejelasan baik itu ke APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dari dokumen yang dimiliki Metropolitan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikeluarkan untuk melaksanakan proyek pengerjaan pembangunan WC di SMPN 10 Tambun Selatan, tahun anggaran 2020, dengan nilai anggaran biaya kontruksi sebesar Rp 198 juta.
Kemudian, ada pekerjaan kaca besaran dananya Rp.644.000,00, pekerjaan mekanikal besaran dananya Rp.70.713.600, serta pekerjaan struktur atap besaran dananya Rp.21.212.700.
Dari uraian RAB tersebut, sehingga jumlah biaya krontruksi yang dikeluarkan sebesar Rp.180.165.650, dalam RAB tersebut juga disebutkan untuk biaya kontruksi masih ditambahkan PPN 10%, sehingga total biaya kontruksi sebesar Rp.198.072.215.
Secara keseluruhan di 488 pembangunan Wc di SMPN dan SDN, Dinas PUPR atau saat ini berubah nama menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah melakukan pembayaran diakhir tahun 2020 lalu.
Kemudian pemotongan itu, terdapat efesiensi anggaran pembangunan Water closet (WC) atau toilet di sejumlah SMPN sebesar Rp.1,27 milliar dan efesiensi anggaran pembangunan toilet di sejumlah SDN sebesar Rp. 5,89 milliar, kata Imam.
“Jadi terdapat efesiensi anggaran kurang lebih Rp.7,1millir,” ungkap Imam. (Martinus/Ely)
Baca Berita :
Tindaklanjut Kendaraan Buldozer, Kasi Pidsus Prosesnya Dalam Masa Lid-2
Terkait Pengadaan Alat Berat Buldozer 2019, Pidsus Panggil Sejumlah Pihak Yang Terlibat
Pengadaan Buldozer 2019 di DLH Kabupaten Bekasi, Dodi : Penandatangan Kontrak di Saya
Perkembangan Berkas Buldozer, Mantan PPK: Pencairan Ada di Ariestia
Tindaklanjut Buldozer Terkesan Ditutupi, Jaksa Agung Diminta Copot Kajari Kabupaten Bekasi
Tindaklanjut Buldozer, Pidsus Tunggu Pertimbangan Pimpinan
Terkait Pengadaan Alat Berat Buldozer 2019, Pidsus Panggil Sejumlah Pihak Yang Terlibat
Pengadaan Buldozer 2019 di DLH Kabupaten Bekasi, Dodi : Penandatangan Kontrak di Saya
Perkembangan Berkas Buldozer, Mantan PPK: Pencairan Ada di Ariestia
Tindaklanjut Buldozer Terkesan Ditutupi, Jaksa Agung Diminta Copot Kajari Kabupaten Bekasi
Tindaklanjut Buldozer, Pidsus Tunggu Pertimbangan Pimpinan