Prihatin, Sekda Harapkan Kemensos RI Evaluasi Pendamping dan Kordinator PKH

KAB BEKASI, MEDIA METROPOLITAN – Seketaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, H. Uju mengatakan sangat prihatin atas tindakan pemotongan dana bantuan sosial  (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh pendamping di Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi.

“Sangat prihatin kalau sampai terjadi ada pemotongan,” ucap Uju kepada Metropolitan usai menghadiri Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke – 60, Rabu (22/7) di Aula Kejari setempat.

Dijelaskan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang dana dari Kemensos. Jadi  Irjen Kemensos RI sudah turun ke lapangan untuk menindaklanjutinya. “Karena itu dana dari Kemensos  diketahui Irjen yang turun,” tutur Uju.

Sementara itu, terkait dengan Pemotongan Dana Bansos PKH pihaknya mengharapkan Kemensos melakukan evalusi Kinerja Pendamping dan Kordinator PKH di Kabupaten Bekasi agar kedepannya tidak ada lagi sepeserpun pemotongan yang dilakukan pendamping.

“Tentu kita akan berkordinasi, perlu ada evaluasi terhadap pendamping dan kordinator dan jangan ada sepeserpun pemotongan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Sosial Republik Indonesiamemberikan bantuan sosial (bansos) untuk KPM Program Keluarga Harapan (PKH) langsung ditransfer lewat rekening masing-masing penerima.

PKH tersebut merupakan program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan. Tujuan PKH tersebut untuk meningkatkan taraf hidup KPM, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan perubahan prilaku dan kemandirian KPM, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Ironisnya, sejumlah KPM PKH di Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, dilakukan pemotongan yang di duga dilakukan oleh oknum pendamping desa melalui ketua kelompok. Pemotongan itu diketahui KPM  PKH  tidak sesuai setelah memprint out di  Bank BNI, nilainya tidak sesuai dengan yang tertera dalam buku tabungan PKH.

Ketua kelompok KPM PKH berinisial NH,  saat dikomfirmasi Metropolitan menjelaskan, sistem pencairan tersebut terlebih dahulu dihubungi oleh petugas pendamping PKH untuk menggumpulkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)  dan menulis nama sama nomor Pin nya.

“Setiap pencairan saya di telepon dari pendamping PKH untuk mengumpulin kartu ATM anggota, lalu menulis nama dan Nomor Pin saat pencairan bantuan, kemudian dicairkan,” ucap NH, Minggu (17/05) lalu.

Lanjutnya NH menjelaskan, setelah pendamping mencairkan dan menyerahkannya untuk dibagikan kepada anggota KPM.

“Pas begitu ada yang memprint out buku rekening dari salah satu anggota KPM PKH, awalnya mereka menuduh saya yang memotong haknya, karena merasa penasaran, saya pun memprint out  rekening buku tabungan, hasilnya saya pun sama dengan mereka yang dibohongi oleh pendamping PKH, tidak taunya saya juga menerima hak saya, tidak sesuai yang diberikan dari pendamping,” jelasnya.

Menurutnya, selama ini yang memegang buku tabungan dan ATM adalah Pak Sodikin, sebagai pendamping PKH, tetapi setelah virus Corona merebak, pendamping menyerahkan buku tabungan beserta ATM nya. Kami selama ini sudah dibohongi oleh pendamping PKH. Saya tidak pernah mengerti urusan Bank, maka yang berurusan adalah Pak Sodikin, ujarnya.

Dia menambahkan, kami menjadi perserta PKH sejak tahun 2013, selama ini kami terima uangnya dari Sodikin, kadang Rp.120.000 dan Rp.150.000. Padahal dalam prinan buku tabungan telah ditarik Rp 500.000, katanya polos.

Terpisah, pengakuan salah satu anggota KPM PKH  berinisial HN mengungkapkan, semenjak terdaptar sebagai penerima PKH yang memegang buku rekening adalah pendamping PKH. Ia mengakui Buku diterima belum lama ini.

“Semenjak dapat bantuan PKH, saya  tidak memegang buku rekening dan dikasihnya belum lama ini,” ungkap HN kepada Metropolitan.

Setelah buku rekening diterima, HN mengatakan langsung ke Bank BNI untuk memprint out rekeningnya.  Ia pun kaget setelah mengetahui  nilai yang diterimanya tidak sesuai dengan yang ditarik melalui ATM, karena sudah dilakukan pemotongan oleh pendamping.

“Seharusnya yang saya terima itu Rp.1.375.000, tapi yang di kasih ke saya Rp.1.150.000 pada bulan Januari tahun 2018. Bukan itu saja, kalau di lihat dari hasil print out rekening korannya itu benar-benar tidak sesuai apa yang saya terima,” cetusnya mengeluh.

Hingga berita ini dimuat, pendamping PKH, Desa Sukerta, Kecamatan Sukawangi, Sodikin, belum dapat ditemuin Metropolitan. (red/Karsim)

Baca Berita :
Polri Resmi Serahkan Djoko Tjandra ke Kejagung   
Terkait Limbah Medis, Kejari Akan Klarifikasi ke Dinas Kesehatan atau RSUD