CIBITUNG,MEDIA METROPOLITAN — Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai PDI- Perjuangan, Jiovanno Nahampun SH, menggelar kegiatan Reses I, Tahun Sidang 2026-2027, untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) Dua, (10 nov 2026)
Kegiatan yang diawali dengan doa bersama tersebut dihadiri para ketua RT dan RW dari wilayah Dapil dua.
Dalam kesempatan itu, Jiovanno menjelaskan sejumlah kebijakan dan perubahan mekanisme penganggaran daerah yang berdampak terhadap realisasi usulan pembangunan masyarakat.
Ia mengungkapkan, reses kali ini memiliki pendekatan berbeda dibandingkan kegiatan sebelumnya. Jika biasanya dirinya turun langsung ke lapangan, kali ini seluruh ketua RT, dan RW di wilayah dapilnya dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan sekaligus menyampaikan aspirasi.
“Baru kali ini seluruh ketua RT dan RW di Dapil dua saya kumpulkan. Biasanya saya selalu melaksanakan reses dengan turun langsung ke lapangan. Namun, kali ini ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan, terutama berkaitan dengan perubahan anggaran di tingkat kabupaten, bukan hanya itu saja, kini kita baru menyelesaikan pilkades serentak, maka untuk itu, mari kita legowo, siapapun kepala desanya semua saudara kita, jangan ada perpecahan karena pilkades, untuk itu saya mengajak agar kita semua saling bersatu untuk kemajuan desa muktiwari, ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi keuangan daerah Kabupaten bekasi saat ini mengalami tekanan anggaran atau defisit. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap sejumlah usulan pembangunan masyarakat yang belum dapat direalisasikan.
Menurutnya, kondisi serupa juga dialami sejumlah kabupaten lainnya sehingga masyarakat perlu memahami adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program pembangunan.
Lebih lanjut, Jiovanno menegaskan bahwa pengajuan aspirasi atau Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke depan harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuannya adalah setiap usulan harus memiliki judul yang jelas dan tidak boleh terjadi pengajuan dengan judul yang sama, baik melalui anggota dewan yang berbeda maupun lintas daerah pemilihan.
“Usulan aspirasi ke depan tidak boleh ada judul yang sama. Judulnya harus jelas dan sesuai dengan kamus atau acuan yang sudah ditetapkan. Misalnya, masyarakat mengajukan usulan kepada saya, kemudian mengajukan lagi kepada anggota dewan lain dengan judul yang sama. Hal seperti itu tidak diperbolehkan, termasuk pengajuan lintas dapil,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar ikut mengawasi setiap pembangunan yang nantinya direalisasikan melalui usulan aspirasi DPRD. Pengawasan diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi atau standar teknis yang telah diajukan.
“Saya juga meminta bapak dan ibu semua ketika aspirasinya sudah direalisasikan agar ikut mengawasi pembangunan tersebut, sehingga hasil pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi yang diajukan. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, karena pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga,” tegasnya.
Bung Jio sapaan Akrabnya menambahkan, seluruh usulan aspirasi harus sudah diinput sebelum Maret atau sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Untuk tahun anggaran mendatang, fokus pengajuan aspirasi diarahkan pada sektor infrastruktur dan pendidikan, alhamdulillah kita hari ini di dampingi oleh anggota dewan dari Provinsi, mungkin bisa membantu pada tingkat pendidikan SLB, SMA, dan SMK.
Dilokasi yang sama, anggota DPRD provinsi Jawa barat, Christin Novalia Simanjuntak, SH, M, KN menyampaikan bahwa, apa yang di sampaikan oleh Bung Jio, itu benar, saya sebagai anggota DPRD Provinsi dari komisi Lima yang membidangi pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.
“, Saya berharap melalui Reses ini kita dapat menyampaikan unek-unek ataupun aspirasi, yang alhamdulillah akan kita perjuangkan, namun dalam hal infrastruktur pembangunan itu urusan bung Jio”, pungkasnya.
Melalui kegiatan ini saya menyampaikan permohonan maaf bila selama ini masih ada yang belum saya kenal, kedepannya kita tetap bersinergi, tutup Christin. (Horas N)
