BANDUNG, MEDIA METROPOLITAN —
Pemberian tunjangan kinerja didasarkan pada kriteria kesiapan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara
berkesinambungan dan dampak potensial strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi
pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun perangkat pengaturan
mengenai pemberian tunjangan kinerja kepada PNS Daerah atau dasar pemberiannya
belum diatur lebih lanjut, dan hingga saat ini belum ada pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai pemerintah daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi.
PP 12/2019 mengamanatkan pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi
daerah berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,
prestasi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya.
Berbeda dengan kriteria pemberian
tunjangan kinerja, kriteria untuk pemberian tunjangan tambahan penghasilan diatur
sendiri dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, yang diberikan berdasarkan
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD
Tunjangan Penghasilan Tambahan (TPT) Pegawai Negri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023 berpotensi merugikan keuangan Negara.
Berdasarkan informasi dan data awak Media Metropolitan, pembayaran diduga tidak melalui verifikasi yang valid sesuai data kepegawaian.
Dapat diduga realisasi yang tidak sesuai ketentuan tersebut berupa pembayaran TPT PNS yang pensiun, TPT PNS yang meninggal, dan TPT PNS yang mendapat hukuman disiplin. Dengan demikian perkiraan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.
Terkait masalah tersebut, Kadisdik Jabar, Purwanto dan Sekertaris Disdik Jabar, Deden Saeful Hidayat ketika dikonfirmasi di kantornya pada rabu dan kamis (10-11/9/2025), tidak berada di kantor Disdik di JL. Rajiman Bandung. “ Pimpinan sedang di lapangan,” ucap staf di recepsionis. ( Andry.G.Tobing)
